jurnalistik.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap konstruksi perkara dugaan suap pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison, bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka.
Dalam keterangannya, Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa penanganan perkara ini berawal dari laporan masyarakat. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan bersama (joint investigation) dengan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.
KPK menyampaikan bahwa perkara ini masuk ke tahap pengungkapan berdasarkan rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum proses proyek pengadaan berjalan. Achmad Taufik Husein menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut Taufik, proses perkara ini bermula saat Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Abi Nurwardani (ABN), bertemu dengan Cory Erin Hardi (CRH), marketing PT Millenium Solusi Abadi (MSA), pada Sabtu (6/6/2026).
Dalam konstruksi yang diuraikan KPK, PT MSA diketahui sebagai pemasok smart board kepada PT My Icon Technology. Perusahaan tersebut kemudian memperoleh proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim pada Tahun Anggaran 2025.
“Dalam pertemuan tersebut, ABN diduga menerima uang tunai sejumlah Rp500 juta dari CRH,” kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
KPK menempatkan pertemuan para pihak pada 6/6/2026 sebagai titik awal rangkaian dugaan suap yang kemudian berkembang dalam perkara. Dari uraian tersebut, Taufik menyebut adanya uang tunai sebesar Rp500 juta yang diduga diberikan dalam konteks “jaga hubungan baik”.
Dengan demikian, KPK memandang bahwa konstruksi perkara tidak berhenti pada identifikasi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga pada penelusuran alur hubungan dan pertemuan yang mendahului proses pengadaan. Uraian peran ABN, CRH, serta keterkaitan PT MSA dan PT My Icon Technology menjadi bagian yang disampaikan dalam konferensi pers.
Untuk penegasan, Taufik juga menjelaskan bahwa langkah KPK dilakukan setelah adanya laporan masyarakat. Penyelidikan bersama dengan Kortastipidkor Polri menjadi bagian dari mekanisme penanganan awal, sebelum perkara kemudian ditindaklanjuti ke tahapan yang menjerat Edison dan tiga orang lainnya sebagai tersangka.
Di sisi lain, KPK menunjukkan bahwa proyek pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim berada dalam Tahun Anggaran 2025. Elemen ini disebut bersama dengan identitas pemasok yang dihubungkan dengan PT MSA dan pihak yang mendapatkan proyek, PT My Icon Technology.
Konstruksi perkara yang diungkap KPK pada akhirnya bermuara pada dugaan pemberian uang tunai sebesar Rp500 juta yang melibatkan ABN dan CRH dalam pertemuan pada Sabtu (6/6/2026). Dari kerangka itu, Edison bersama tiga orang lainnya disebut sebagai tersangka, sesuai keterangan Taufik pada konferensi pers Selasa (9/6/2026) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam paparan tersebut, KPK menekankan bahwa rangkaian perkara diarahkan untuk menjelaskan sebab-mulai dugaan suap, bukan semata-mata menyoroti proses pengadaan yang berjalan. KPK merunut peristiwa yang terjadi lebih dulu, sehingga setiap pertemuan para pihak dapat dipetakan ke konteks proyek Tahun Anggaran 2025.
Lebih lanjut, KPK mengaitkan pertemuan yang melibatkan ABN dan CRH pada 6/6/2026 dengan keterhubungan pihak-pihak usaha yang disebut berperan dalam rantai pasokan. PT MSA disebut sebagai pemasok smart board, sementara PT My Icon Technology diuraikan memperoleh proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
Dalam konstruksi yang disampaikan, uang tunai Rp500 juta menjadi salah satu elemen penting yang diduga diberikan saat pertemuan tersebut, dengan penekanan pada maksud “jaga hubungan baik”. Dari kerangka itulah KPK kemudian melaporkan bahwa perkara berkembang hingga menjerat Edison dan tiga orang lainnya sebagai tersangka, sesuai konferensi pers Selasa (9/6/2026).
