jurnalistik.co.id – Kuasa hukum keluarga almarhumah dr Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr Icha, Victor Emanuel Manbait, membantah adanya tuduhan permintaan uang sebagai syarat perdamaian. Menurut Victor, isu tersebut perlu diluruskan agar informasi yang beredar tidak menghasilkan gambaran yang keliru.
Victor menegaskan, pihak keluarga tidak pernah melakukan permintaan uang kepada siapa pun untuk mendukung proses perdamaian. “Keluarga perlu meluruskan informasi yang berkembang agar masyarakat memperoleh fakta yang utuh. Tidak pernah ada permintaan uang kepada siapa pun sebagai syarat ataupun bagian dari proses perdamaian,” kata Victor kepada Kompas.com, Jumat (17/7/2026).
Victor menjelaskan sejak awal keluarga menempuh jalur yang berbeda dari dugaan yang disebarkan. Fokus penyelesaian diarahkan pada mekanisme etik di Badan Kehormatan (BK) DPRD Timor Tengah Utara (TTU), bukan menempuh proses pidana secara langsung.
Langkah itu, kata Victor, diambil setelah kondisi dr Icha memburuk akibat tekanan psikologis yang diduga dialaminya pascainsiden di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Leona Kefamenanu saat bertugas sebagai dokter. Victor menilai pilihan jalur etik merupakan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan penanganan persoalan saat itu.
Pada 16 Juni 2026, keluarga meminta Ketua DPRD TTU, Kristoforus Efi, memfasilitasi pertemuan dengan Badan Kehormatan DPRD TTU. Tujuannya agar dugaan pelanggaran etik yang dilakukan anggota DPRD dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam komunikasi tersebut, Victor menyampaikan bahwa yang diminta keluarga bersifat perlindungan dan pemulihan. “Dalam komunikasi tersebut, keluarga hanya meminta agar persoalan diproses melalui Badan Kehormatan DPRD, disertai perlindungan terhadap dr Icha , adanya permintaan maaf, jaminan agar karier beliau sebagai ASN tidak terganggu, serta tanggung jawab terhadap biaya pengobatan sampai sembuh,” ujarnya.
Victor menegaskan tidak pernah ada pembahasan mengenai pemberian uang atau kompensasi finansial dalam komunikasi tersebut. Menurutnya, bila pihak mana pun menyebut adanya permintaan uang, klaim itu seharusnya dapat dipertanggungjawabkan dengan penjelasan yang jelas dan dapat diuji.
Berita Terkait
Ia kemudian menguraikan bahwa setelah tahapan komunikasi tersebut, Ketua DPRD TTU kembali menghubungi keluarga pada 24 Juni 2026. Dalam komunikasi lanjutan itu, Ketua DPRD menyampaikan bahwa anggota DPRD yang menjadi pihak terlapor bersedia menempuh jalan damai.
Namun, Victor menyatakan bahwa keluarga tetap mempertahankan posisi yang sama terkait bentuk penyelesaian. Dalam pertemuan komunikasi tersebut, Ketua DPRD menanyakan bentuk penyelesaian yang diharapkan keluarga, tetapi Victor menegaskan keluarga tidak menghendaki penyelesaian dalam bentuk uang.
“Jawaban keluarga sangat jelas. Yang diharapkan adalah laporan diproses sesuai mekanisme Badan Kehormatan DPRD TTU berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apa pun keputusan Badan Kehormatan nantinya akan dihormati keluarga,” kata Victor.
Selain membantah tuduhan, Victor menilai kualitas informasi yang menyertai tuduhan permintaan uang tersebut bermasalah. Ia menilai klaim itu tidak memiliki dasar yang jelas karena pernyataan yang beredar tidak memuat detail penting seperti siapa yang diduga meminta uang, kepada siapa permintaan itu disampaikan, serta kapan kejadian tersebut berlangsung.
Victor juga menilai penyebutan tuduhan tanpa bukti berpotensi membentuk opini publik yang merugikan keluarga. “Kalau memang ada tuduhan seperti itu, seharusnya dijelaskan secara terang siapa yang dimaksud, kepada siapa permintaan itu dilakukan, kapan kejadiannya, dan apa buktinya. Jangan sampai pernyataan yang tidak jelas justru membentuk opini yang merugikan keluarga,” ujarnya.
Dengan penjelasan itu, Victor berharap masyarakat memahami konteks proses yang dipilih sejak awal. Ia menekankan bahwa perhatian keluarga diarahkan pada pemrosesan sesuai mekanisme BK DPRD TTU, sekaligus perlindungan terhadap dr Icha serta tanggung jawab atas biaya pengobatan sampai pulih.
Pada akhirnya, Victor menyampaikan keluarga tetap menghormati keputusan yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan. Di saat bersamaan, ia menegaskan pembantahan terhadap tuduhan permintaan uang dimaksudkan agar proses komunikasi publik tidak dibangun di atas informasi yang tidak jelas.
