jurnalistik.co.id – Mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK), Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka menyatakan akan menggelar aksi lanjutan bila tuntutan yang mereka sampaikan kepada Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak ditindaklanjuti.
Ketegasan itu disampaikan Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UBK, M Abdi Maludin, setelah pertemuan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6/2026). Abdi mengatakan pihaknya memberikan tenggat kepada pemerintah agar menunjukkan tindak lanjut atas aspirasi yang telah disampaikan.
Abdi menegaskan mereka memberi waktu selama 5 x 24 jam. Ia menyatakan konsekuensi tersebut akan dijalankan ketika aspirasi tidak terealisasi, sebagaimana diungkapkannya, “Tentu tidak. Karena memang kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5 x 24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tersebut, aksi jilid-jilid berjilid,”.
Menurut Abdi, sebanyak 15 perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Wapres Gibran. Tuntutan tersebut mencakup isu pendidikan, fiskal, hukum, hingga ekonomi.
Di antara tuntutan yang disampaikan, mahasiswa meminta pemerintah membekukan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Mereka juga mengusulkan agar efisiensi anggaran dialihkan untuk membantu pembiayaan pendidikan tinggi.
Selain dua poin tersebut, mahasiswa turut menyampaikan sejumlah usulan lain yang dirumuskan dalam memorandum tuntutan. Abdi menyebut tuntutan-tuntutan itu disampaikan sebagai bentuk pengawalan terhadap realisasi yang dijanjikan.
Abdi menegaskan mahasiswa akan terus mengawal realisasi tuntutan tersebut meskipun diterima langsung oleh Wapres Gibran. Ia menyampaikan sikap tersebut melalui pernyataan, “Ketika tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan (tidak dilakukan), maka kami tetap akan di jalan,”.
Dalam pertemuan itu, Abdi menilai Wapres Gibran menunjukkan keterbukaan terhadap aspirasi yang disampaikan. Ia menyebut Wapres mencatat seluruh tuntutan yang disampaikan serta berjanji meneruskannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Abdi menuturkan rencana tindak lanjut yang disampaikan Wapres mencakup audit dan konsolidasi terhadap hal-hal yang diminta. Ia mengutip pernyataan tersebut sebagai, “Dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi, apa mengkonsolidasi, dia akan memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Dia akan sounding lagi,”.
Adapun, sebelum pertemuan berakhir, para mahasiswa keluar dari Istana Wapres sekitar pukul 18.40 WIB. Pertemuan sendiri dimulai sekitar pukul 18.30 WIB saat mahasiswa memasuki area istana, sehingga berlangsung lebih dari satu jam.
Wapres Gibran turut mengantarkan para mahasiswa hingga ke teras istana. Di lokasi itu, ia menyalami mahasiswa satu per satu sebelum akhirnya berfoto bersama.
Sebelumnya, pada Senin (15/6/2026), 15 mahasiswa dari UBK, Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka diterima langsung oleh Wapres Gibran di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Setelah pertemuan, Abdi menyampaikan bahwa tenggat waktu akan menjadi ukuran bagi tindak lanjut pemerintah. Dengan demikian, bila aspirasi yang mereka bawa tidak terealisasi dalam rentang waktu yang ditetapkan, mahasiswa menyatakan kesiapan untuk melanjutkan pergerakan mereka.
Mahasiswa juga menekankan agar pengawalan tetap dilakukan terhadap tindak lanjut yang dijanjikan. Bagi mereka, keterbukaan Wapres dalam mencatat tuntutan belum menjadi penutup, melainkan awal proses yang harus dibuktikan melalui realisasi.
Pihak BEM juga menegaskan bahwa tenggat yang mereka tetapkan bukan sekadar batas waktu administratif, melainkan ukuran untuk melihat apakah aspirasi yang disampaikan betul-betul mendapat tindak lanjut. Abdi menyatakan bahwa ketika tenggat tersebut berakhir tanpa realisasi, mahasiswa akan menjalankan konsekuensi pergerakan yang mereka siapkan, sekaligus melanjutkan langkah pengawalan sampai janji yang disampaikan kepada Wapres dapat dibuktikan.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan tuntutan yang tersusun dalam memorandum sebagai rangkaian pengawalan terhadap realisasi yang dijanjikan. Selain isu pendidikan, mereka juga menyoroti aspek fiskal, hukum, hingga ekonomi, termasuk permintaan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibekukan sementara untuk evaluasi menyeluruh. Mahasiswa turut mengusulkan efisiensi anggaran dialihkan agar mampu mendukung pembiayaan pendidikan tinggi, sambil menunggu tindak lanjut yang akan diaudit dan dikonsolidasikan.
