jurnalistik.co.id – Pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa sejak awal Juni 2026 disebut berdampak luas pada aktivitas pelaku usaha, terutama UMKM yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Menurut Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, gangguan pasokan itu tidak hanya mengganggu bisnis, tetapi juga aktivitas ekonomi harian masyarakat.
Maman menyampaikan bahwa efek pemadaman dapat langsung terasa pada jenis usaha yang memerlukan listrik untuk menjaga kondisi produk. Ia mencontohkan penjual es yang saat listrik mati esnya mencair, serta pedagang frozen food yang terganggu karena makanan beku tidak lagi terjaga.
Dalam penilaiannya, dampak sosial dari pemadaman merembet ke banyak aktivitas. “Misalnya mereka yang jualan es, pada saat mati ( listrik ) ya esnya cair, nggak bisa jualan mereka, terus (pedagang) frozen food (makanan beku), dan segala macam (lainnya). Jadi sebetulnya impact (dampak) sosialnya tuh ke mana-mana,” ujar Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Selain menyoroti dampak operasional di lapangan, Maman juga menekankan perlunya perbaikan tata kelola rantai pasok batu bara. Ia meminta PT PLN (Persero) segera memperbaiki pengelolaan tersebut karena, menurutnya, sebagian besar pembangkit listrik di Pulau Jawa masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Maman mengingatkan bahwa gangguan pada rantai pasok yang tidak segera dibenahi berpotensi memicu pemadaman berskala besar. Ia menyebut adanya risiko terulangnya peristiwa serupa di masa lalu. “Potensi blackout seperti yang (terjadi) tiga tahun yang lalu ini berpotensi terjadi lagi kalau supply chain management yang ada di PLN itu tidak segera dibenahi dan ditata secara baik,” ujar Maman.
Menanggapi persoalan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa pemadaman listrik bergilir memang berdampak pada aktivitas perekonomian. Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menggelar rapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta jajaran direksi PLN untuk mencari solusi.
Dalam rapat tersebut, fokusnya diarahkan pada upaya penanganan atas persoalan pemadaman yang sedang terjadi. Airlangga menyampaikan harapan agar langkah penyelesaian dapat segera berjalan. “Harapannya sih Juni ini bisa diselesaikan,” kata Airlangga.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa persoalan pasokan batu bara yang dihadapi PLN bukan merupakan kejadian pertama. Ia menyebut kondisi serupa pernah terjadi pada 2022, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terulang kembali.
Bahlil kemudian memaparkan besaran kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik PLN. Ia mengatakan kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun, sementara penugasan pasokan batu bara dari pemerintah kepada perusahaan tambang berkisar 180 juta hingga 190 juta ton per tahun.
Lebih lanjut, Bahlil menyebut bahwa ada angka kontrak yang telah disepakati dalam skema pasokan. “Yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton. Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan baru bulan enam, itu harusnya no issue,” ujar Bahlil.
Di sisi lain, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa tidak semata dipengaruhi persoalan pasokan batu bara. Menurut Darmawan, pemadaman juga dipicu oleh gangguan teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Darmawan menjelaskan bahwa gangguan pada pembangkit milik Independent Power Producer (IPP) membuat dua PLTU keluar dari sistem kelistrikan Jawa. PLN kemudian menerjunkan tim untuk mempercepat proses perbaikan agar gangguan tidak berlarut dan sistem dapat kembali berfungsi normal.
Atas kondisi yang terjadi, Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. “Sekali lagi, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas adanya gangguan yang mengakibatkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa,” ujar Darmawan.
Dengan adanya penjelasan dari berbagai kementerian dan PT PLN, persoalan pemadaman listrik bergilir dipandang sebagai isu yang membutuhkan perbaikan menyeluruh, baik dari sisi rantai pasok maupun kesiapan teknis pembangkit. Bagi pelaku UMKM, gangguan yang terjadi sejak awal Juni 2026 menjadi pengingat pentingnya ketahanan pasokan dan kecepatan penanganan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.
Di saat pemerintah menyatakan target penyelesaian di bulan Juni, perhatian publik juga tertuju pada langkah konkret untuk mencegah gangguan serupa kembali terjadi. Harapannya, perbaikan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat dapat mengurangi risiko pemadaman berskala besar dan menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi di Pulau Jawa.
