jurnalistik.co.id – Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, melakukan pemantauan sekaligus evaluasi terkait regulasi, kebijakan, dan tata kelola Sekolah Rakyat. Kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan eksternal atas kebijakan Presiden Prabowo mengenai program tersebut.
Pemantauan Ombudsman dilakukan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 9 Bandung dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 11 Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (5/6/2026). Langkah ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi pelaksanaan di lapangan sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
Dalam keterangannya, Nuzran menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memastikan kebijakan yang berjalan dapat diawasi secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa Ombudsman hadir untuk memperkuat kontrol terhadap pelayanan publik.
“Kita ingin melihat secara langsung dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo tentang Sekolah Rakyat. Ombudsman hadir dalam rangka ikut memberikan pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik karena ini adalah kebijakan yang luar biasa,” kata Nuzran dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).
Setelah peninjauan di dua sekolah tersebut, Nuzran menyatakan bahwa Kementerian Sosial telah melakukan perbaikan atas saran dan masukan yang sebelumnya disampaikan oleh Ombudsman. Perbaikan yang dimaksud menyasar beberapa unsur tata kelola agar pelaksanaan program berjalan lebih baik.
Menurut Nuzran, pembenahan yang dilakukan mencakup aspek tata kelola seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan kurikulum. Ia menilai adanya tindak lanjut dari pihak Kemensos yang kemudian turut dipantau dalam kunjungan hari itu.
“Ada delapan, beberapa item saran sudah dilaksanakan oleh pihak Kemensos, terkait dengan tata kelola, terutama dengan sumber daya manusia, sarpras dan kurikulum, dan kita kemarin sudah melihat perbaikan itu sehingga hari ini kami monitoring ,” jelasnya.
Di sisi lain, Nuzran menegaskan bahwa Ombudsman ingin mendorong penguatan tata kelola sejak tahap awal. Fokusnya adalah mencegah persoalan berkembang menjadi masalah di kemudian hari dalam proses penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Ombudsman ingin melakukan penguatan untuk Kemensos dalam hal tata kelola, supaya dari awal kita dihulunya untuk memberikan saran, supaya nanti di hilir ini jangan terjadi masalah, jangan terjadi malaadministrasi,” ujar Nuzran.
Pada kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan sejumlah masukan yang mencakup pencegahan malaadministrasi. Masukan tersebut tidak hanya diarahkan pada aspek tata kelola umum, tetapi juga terkait mekanisme yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program.
Lebih lanjut, Nuzran menyebutkan bahwa Ombudsman menyoroti rekrutmen SDM, termasuk langkah-langkah yang berkaitan dengan penyediaan tenaga yang dibutuhkan. Selain itu, ia juga menyinggung adanya pengusulan lahan Sekolah Rakyat permanen sebagai bagian dari perhatian tata kelola di tingkat pelaksana.
Dalam evaluasi dan pengawasannya, Nuzran juga menyoroti proses perekrutan SDM guru dan tenaga kependidikan yang saat ini tengah berlangsung. Ia menyatakan bahwa situasi rekrutmen tersebut menjadi perhatian karena program ke depan akan melibatkan kebutuhan peserta didik yang akan bertambah.
“Kita nanti akan juga memberikan beberapa masukan terkait nanti masalah rekrutmen tenaga pendidik. Karena ini sedang berlangsung, karena ke depan nanti ada (kurang lebih) 30 ribu siswa yang akan masuk,” ungkapnya.
Dengan demikian, kunjungan Ombudsman tidak berhenti pada penilaian di sekolah yang dikunjungi, tetapi juga diarahkan pada tindak lanjut kebijakan dan pencegahan potensi kendala administrasi. Nuzran menempatkan monitoring sebagai upaya memastikan perbaikan yang telah dilakukan dapat berjalan dan dievaluasi secara berkelanjutan.
Secara keseluruhan, pemantauan di SRMP 9 Bandung dan SRMA 11 Bandung memperlihatkan bahwa Ombudsman mengaitkan evaluasi tata kelola dengan implementasi yang nyata di lapangan. Pengawasan eksternal yang dilakukan diharapkan dapat memperkuat pengelolaan program, termasuk pada aspek SDM, sarana prasarana, kurikulum, serta rekrutmen tenaga pendidik.
