jurnalistik.co.id – Persoalan sanitasi dasar di Jakarta masih jauh dari harapan. Menurut pakar, kondisi yang tidak tertangani dengan baik dapat memperbesar paparan penyakit menular sekaligus mengganggu kualitas kesehatan lingkungan.
Di sejumlah wilayah padat, warga masih harus berhadapan dengan keterbatasan akses sanitasi layak. Sebagian pemukiman belum terfasilitasi sanitasi memadai karena terbatasnya lahan dan pembangunan septic tank pribadi yang memerlukan biaya besar.
Akibatnya, masih ada warga yang mengandalkan MCK umum untuk mandi, cuci, dan buang air. Di sisi lain, sebagian orang juga memilih membangun WC di rumah, meski belum memiliki septic tank yang memenuhi standar.
Ketika sistem pembuangannya tidak memadai, tinja dan limbah domestik lain berpotensi langsung mengalir ke selokan atau kali di sekitar pemukiman. Dicky Budiman, pakar kesehatan dari Griffith University Australia dan Yarsi, menilai situasi ini menunjukkan bahwa persoalan sanitasi belum terselesaikan, bahkan ketika Jakarta terus bergerak sebagai pusat kota global.
“Data menunjukkan hanya sekitar dua persen air limbah di Jakarta yang mengalir ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL) umum, yang biasanya hanya melayani gedung perkantoran dan perumahan elite,” ucap Dicky ketika dihubungi Kompas.com, Senin (27/7/2026). Pada saat yang sama, warga yang sudah memiliki septic tank pribadi baru sekitar 39 persen.
Masih ada pula sekitar 20 persen warga yang menggunakan lubang WC biasa yang langsung mengalir ke sungai atau selokan. Kondisi ini, menurut Dicky, menciptakan celah besar bagi warga yang bergantung pada fasilitas di luar WC pribadi yang standar.
MCK komunal sebagai kebutuhan perkotaan
Dalam pandangan Dicky, MCK komunal yang layak tidak semata persoalan warisan masa lalu, melainkan kebutuhan riil masyarakat perkotaan. Ia menilai pengelolaan komunal bisa menjadi cara untuk membuat penanganan limbah lebih terpusat dan mudah diawasi.
Dicky juga menekankan bahwa persoalan sanitasi tidak hanya soal kepemilikan WC. Masalah muncul ketika pengolahan limbah yang seharusnya berjalan baik tidak berjalan memadai, termasuk karena pembangunan septiktank yang asal-asalan sehingga tinja tetap meresap ke tanah dan mencemari air tanah yang dipakai warga.
Berita Terkait
“Meskipun persentasenya kecil, angka ini setara dengan 6.000 hingga 7.000 warga,” ucap dia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, masih ada sekitar 0,06 persen rumah tangga di Jakarta yang melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka.
“Paling parah, kondisi lingkungan yang tidak sehat dan lembap berkaitan erat dengan penyebaran tuberkulosis (TBC) di pemukiman padat,” jelas Dicky. Ia mengaitkan sanitasi yang buruk dengan peningkatan risiko penularan penyakit berbasis fecal-oral, dari tinja ke mulut manusia, yang biasanya terjadi melalui air atau tangan yang terkontaminasi.
Pada wilayah dengan sanitasi yang buruk, angka kasus diare disebut lebih tinggi. Selain itu, sanitasi buruk juga bisa memicu berbagai penyakit menular lainnya, termasuk penyakit demam berdarah (DBD) melalui genangan air yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes Aegypti.
Sanitasi yang tidak dikelola dengan baik juga dapat meningkatkan penularan virus polio melalui fecal-oral. Selain diare, mengalirnya tinja ke selokan dan kali turut disebut dapat meningkatkan risiko penyakit tifus, cacingan hingga Hepatitis A.
Langkah perbaikan dan percepatan program
Dicky menyebut pemerintah atau masyarakat perlu mengacu pada standar minimal yang ditentukan dalam keputusan Menteri Kesehatan untuk membangun sanitasi di lingkungan padat. Ia juga menilai progres pembangunan infrastruktur sanitasi masih tertinggal dari target, yakni 650 unit Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD), yang baru terealisasi sekitar 515 unit.
Pakar Kesehatan itu menyarankan pembangunan SPALD dipercepat dengan menambah anggaran. Dengan begitu, pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik komunal terutama di kawasan RW kumuh bisa lebih cepat terealisasi.
Saran selanjutnya adalah verifikasi dan perbaikan. Pemerintah diusulkan melakukan audit terhadap septiktank individual yang ada dan memperbaiki yang tidak sesuai standar.
Dicky juga menyebut bantuan dapat diberikan bagi rumah tangga yang tidak mampu untuk membangun fasilitas sanitasi yang layak. Pemerintah perlu memastikan layanan pengurasan limbah tersedia dan terjangkau di area padat penduduk.
“Integrasi program dengan menggabungkan program sanitasi dengan penanggulangan TBC dan eliminasi BABS secara total dengan pendekatan berbasis komunitas,” pungkas Dicky.
