jurnalistik.co.id – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk mengevaluasi sekaligus memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa selama beberapa pekan terakhir. Menurutnya, gangguan yang berlangsung cukup panjang dan berulang itu telah berdampak luas pada masyarakat, termasuk ekonomi kerakyatan.
Dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Puan menyampaikan bahwa ia sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Ia menilai pemadaman tersebut berkaitan dengan gangguan pasokan batu bara serta masalah teknis pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
“Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa karena gangguan pasokan batu bara dan teknis pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak,” ujar Puan.
Puan menegaskan, pemadaman listrik bergilir tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga memengaruhi produktivitas masyarakat serta keberlangsungan ekonomi keluarga. Dampak tersebut, lanjutnya, menjalar dari aktivitas harian hingga kelangsungan usaha kecil yang menggantungkan operasionalnya pada ketersediaan listrik.
Pada sektor perdagangan, dampak pemadaman terlihat nyata pada pelaku usaha. Pedagang soto di Pasar Legi, Surakarta, disebut harus kehilangan kesempatan berjualan akibat pemadaman yang mengganggu operasional lapak mereka.
Di Bekasi, penjual es dikatakan terancam mengalami kerugian karena dagangannya mencair selama pemadaman berlangsung. Kondisi serupa juga dialami pedagang kue yang kesulitan menjaga kualitas produk karena proses penyimpanan dan pengolahan sangat bergantung pada listrik.
Puan juga menyoroti risiko yang lebih berat pada sebagian pelaku usaha bakery rumahan. Dalam situasi pemadaman yang tidak bisa diprediksi, beberapa pemilik usaha disebut terpaksa membuang bahan setengah jadi karena tidak lagi dapat disimpan dalam kondisi yang semestinya.
Selain pelaku usaha, pemadaman listrik bergilir turut mengganggu pekerjaan yang bergantung pada internet di rumah. Puan menjelaskan bahwa para pekerja harus menghentikan aktivitas karena jaringan dan perangkat kerja tidak dapat digunakan secara optimal selama pemadaman berlangsung.
Di kalangan rumah tangga, pemadaman listrik dengan durasi yang lama juga menimbulkan persoalan yang bersifat langsung. Banyak orangtua harus mencari cara untuk menenangkan anak yang kepanasan ketika listrik padam berlangsung dalam waktu cukup lama.
Puan turut menyebut dampak yang dialami ibu menyusui. Ia mengatakan bahwa beberapa ibu menyusui mengaku terpaksa membuang stok air susu ibu perah (ASIP) yang mencair karena tidak ada listrik untuk menjaga suhu freezer.
Melalui rangkaian dampak tersebut, Puan menilai bahwa persoalan pemadaman tidak berhenti pada berhentinya lampu. Ia menegaskan bahwa ketiadaan energi telah mengganggu kehidupan sehari-hari, mulai dari aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, hingga pekerjaan pada sektor tertentu yang terpaksa terhenti.
Karena itu, Puan kembali meminta PLN untuk memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir, khususnya bagi kelompok masyarakat dan sektor yang paling terdampak. Ia juga meminta agar PLN menyampaikan penyebab gangguan secara transparan kepada publik agar masyarakat memiliki informasi yang jelas.
“Saya juga mengimbau agar PLN dapat memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir dan melindungi kepentingan masyarakat yang terdampak langsung, mulai dari usaha mikro kecil menengah (UMKM), industri, rumah sakit, dan sektor pelayanan publik,” kata Puan.
Lebih lanjut, Puan menilai urgensi evaluasi pemadaman listrik bergilir muncul dari pola gangguan yang kerap terjadi dengan durasi yang panjang. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih besar terkait ketahanan infrastruktur energi nasional.
Puan juga mengaitkan persoalan tersebut dengan perlindungan bagi pelaku usaha kecil serta kualitas pelayanan publik. Ia menilai, ketika pemadaman terjadi berulang dan berlangsung cukup lama, efeknya akan merambat ke berbagai ruang kehidupan masyarakat, bukan hanya pada aspek teknis kelistrikan.
Dengan dorongan ini, Puan berharap evaluasi PLN dapat menghasilkan langkah mitigasi yang nyata dan terukur. Ia juga menginginkan adanya komunikasi yang lebih terbuka terkait penyebab gangguan, sehingga penanganan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekaligus mengurangi risiko dampak lanjutan bagi masyarakat.
