jurnalistik.co.id – Pemerintah memaparkan bahwa ekonomi Indonesia pada 2027 masih akan menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi menahan laju akselerasi pertumbuhan. Di antara persoalan yang disorot adalah tekanan inflasi domestik dan produktivitas sektor manufaktur yang belum optimal.
Hal itu tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa meski prospek 2026 dinilai cukup positif, perekonomian Indonesia belum sepenuhnya lepas dari berbagai risiko yang dapat membatasi ruang percepatan ekonomi.
Ketidakpastian global masih jadi ancaman utama
Salah satu tantangan utama yang tercatat adalah ketidakpastian ekonomi global, termasuk perlambatan pertumbuhan dunia dan ketegangan perdagangan internasional. Pemerintah menilai faktor-faktor ini tetap menjadi sumber tekanan yang perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi kondisi ekonomi nasional secara langsung maupun tidak langsung.
Ketidakpastian global saat ini juga dipicu oleh konflik geopolitik, yakni perang Iran dan ketegangan di Timur Tengah. Situasi tersebut dipandang berpotensi mengganggu pasokan energi global, mengingat kawasan Teluk Persia, termasuk Selat Hormuz, merupakan jalur utama distribusi hampir sepertiga perdagangan minyak dunia.
Gangguan pada jalur itu dapat mendorong kenaikan harga minyak. Dalam dokumen KEM-PPKF, pemerintah menilai kondisi tersebut juga meningkatkan volatilitas pasar energi global, sehingga pada akhirnya bisa menekan pertumbuhan ekonomi dunia melalui peningkatan inflasi dan biaya produksi.
Inflasi domestik dan manufaktur belum optimal
Di sisi domestik, pemerintah juga menyoroti tekanan inflasi yang masih perlu dijaga agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi. Inflasi yang bergerak lebih tinggi dapat menekan daya beli, memengaruhi biaya produksi, dan pada akhirnya ikut memengaruhi kinerja dunia usaha. Karena itu, pengendalian inflasi tetap menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan arah kebijakan fiskal ke depan.
Selain inflasi, produktivitas sektor manufaktur yang belum optimal turut masuk dalam daftar tantangan. Pemerintah melihat bahwa sektor ini masih membutuhkan penguatan agar dapat menjadi penopang pertumbuhan yang lebih stabil. Dalam kerangka ekonomi makro, manufaktur yang produktif biasanya menjadi salah satu motor penting untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan menjaga daya saing ekonomi nasional.
Namun, ketika produktivitas belum berada pada level yang diharapkan, kontribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan bisa belum maksimal. Karena itu, tantangan ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam penyusunan kebijakan fiskal maupun arah pembangunan ekonomi pada 2027.
Ruang pertumbuhan tetap ada, tetapi risiko perlu dijaga
Meski menghadapi tekanan dari luar dan dalam negeri, pemerintah tetap menempatkan prospek 2026 sebagai dasar bahwa ekonomi Indonesia masih memiliki ruang tumbuh yang cukup positif. Hanya saja, ruang tersebut tidak otomatis berubah menjadi akselerasi yang lebih cepat apabila berbagai risiko yang telah diidentifikasi tidak dikelola dengan baik.
Dalam konteks itu, ketidakpastian ekonomi global, gangguan pasokan energi, inflasi domestik, dan produktivitas manufaktur yang belum optimal menjadi faktor-faktor yang dapat saling berkaitan. Ketika harga energi bergejolak, biaya produksi dapat ikut terdorong naik. Pada saat yang sama, jika inflasi domestik tidak terkendali dan produktivitas industri belum membaik, tekanan terhadap pertumbuhan dapat semakin terasa.
Dokumen KEM-PPKF Tahun Anggaran 2027 dengan demikian memberi sinyal bahwa pemerintah menyiapkan kewaspadaan sejak dini terhadap tantangan-tantangan tersebut. Fokusnya bukan hanya pada menjaga prospek pertumbuhan tetap positif, tetapi juga memastikan agar risiko dari luar negeri maupun persoalan struktural di dalam negeri tidak menghambat pemulihan dan penguatan ekonomi.
Dengan begitu, pembahasan ekonomi 2027 tidak hanya berputar pada target pertumbuhan, tetapi juga pada upaya meredam sumber-sumber tekanan yang bisa menahan laju ekonomi. Dari dokumen yang dikutip Jumat (29/5/2026) itu, pemerintah menegaskan bahwa tantangan global dan domestik harus dibaca sebagai bagian dari lanskap ekonomi yang masih penuh ketidakpastian.
