jurnalistik.co.id – JAKARTA — Polri menilai tantangan penyelenggaraan ibadah haji ke depan tidak lagi hanya berkutat pada pelayanan dan pengelolaan jemaah. Menurut Polri, ada kebutuhan yang semakin besar untuk memperkuat edukasi masyarakat, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, mengoptimalkan teknologi, serta memperkuat koordinasi lintas instansi agar pelaksanaan haji tetap berjalan baik di tengah dinamika yang terus berubah.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan pandangan tersebut dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026), saat menyoroti hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah yang dilakukan pemerintah Indonesia bersama otoritas Arab Saudi. Ia menegaskan bahwa kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji, yang melibatkan jutaan jemaah dari berbagai negara, menuntut sistem perlindungan yang semakin kuat, adaptif, dan terintegrasi.
“Juga penguatan koordinasi antarinstansi guna mengantisipasi berbagai dinamika yang dapat muncul pada penyelenggaraan haji di masa mendatang,” kata Isir.
Isir menambahkan bahwa penguatan tata kelola haji menjadi bagian penting dari upaya menghadapi tantangan tersebut. Selain tata kelola, pengawasan yang adaptif, edukasi masyarakat, dan kerja sama yang semakin erat antara Indonesia dan Arab Saudi juga dinilai sebagai langkah strategis yang perlu terus diperkuat. Menurut dia, tantangan haji ke depan akan semakin berlapis sehingga pendekatan yang dipakai juga harus lebih menyeluruh.
“Oleh karena itu, penguatan tata kelola haji, pengawasan yang adaptif, edukasi masyarakat, serta kerja sama yang semakin erat antara Indonesia dan Arab Saudi menjadi langkah strategis yang perlu terus diperkuat,” ujar dia.
Ia juga menilai penyelenggaraan haji tahun ini memberi banyak pembelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di Indonesia maupun Arab Saudi. Evaluasi menyeluruh, kata Isir, menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengamanan, dan perlindungan terhadap jemaah Indonesia pada musim haji berikutnya. Dengan evaluasi yang komprehensif, kualitas layanan diharapkan tidak hanya terjaga, tetapi juga terus meningkat mengikuti kebutuhan di lapangan.
“Melalui evaluasi yang komprehensif dan penguatan koordinasi antara Indonesia dan Arab Saudi, diharapkan kualitas pelayanan, pengamanan, dan perlindungan jemaah Indonesia dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang,” katanya.
Isir menegaskan Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia memerlukan sistem pengelolaan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika penyelenggaraan haji yang terus berubah. Dalam pandangannya, perubahan itu tidak bisa dihadapi dengan pola yang sama dari tahun ke tahun. Karena itu, penguatan kapasitas lembaga, pemanfaatan teknologi, dan penyelarasan koordinasi antarpihak menjadi bagian dari kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan antara Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo dan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Senin (1/6/2026). Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat komunikasi dan kerja sama dalam mendukung pengamanan, perlindungan warga negara, pertukaran pengalaman, serta peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji.
Penguatan kerja sama tersebut juga diarahkan pada peningkatan koordinasi, pertukaran informasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi dalam tata kelola dan pengamanan penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Polri, langkah itu diharapkan mampu memperkuat perlindungan jemaah Indonesia sejak proses keberangkatan, selama menjalankan ibadah di Tanah Suci, hingga kembali ke Tanah Air.
“Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, memperkuat perlindungan warga negara, serta membangun kerja sama yang konstruktif dengan berbagai pihak demi terwujudnya pelayanan haji yang semakin baik bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
