jurnalistik.co.id – Presiden Prabowo Subianto menyinggung persoalan tambang ilegal yang menurutnya sudah berlangsung selama delapan tahun tanpa izin dan berjalan seolah-olah pengawasan negara tidak hadir.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam penutupan Konferensi Besar dan Musyawarah Nasional (Konbes-Munas) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan kritik bahwa praktik tambang ilegal tersebut dinilai sudah lama berjalan tanpa izin. Ia menegaskan, kondisi itu membuat seolah-olah ada proses yang dibiarkan berlangsung bertahun-tahun tanpa kontrol.
Prabowo menyatakan, “Jadi dianggap seolah-olah enggak ada negara, ada satu tambang yang sudah dijalankan delapan tahun tanpa izin, tenang saja dia.”
Ia kemudian menambahkan adanya dugaan pengeluaran hasil sumber daya Indonesia ke luar negeri secara ilegal yang menurutnya terjadi tiap bulan. Prabowo menyebut bahwa aktivitas tersebut tidak berhenti pada satu fase, melainkan berlangsung secara berulang.
“Kemudian ada tambang yang juga tiap bulan mengeluarkan hasil sumber daya Indonesia ke luar secara ilegal,” kata Prabowo.
Prabowo juga menyoroti bahwa penyelundupan hasil tambang dinilai masih berjalan sampai saat penutupan Konbes-Munas PBNU tersebut berlangsung. Ia menyampaikan bahwa penindakan yang sudah dikerahkan belum cukup menghentikan praktik itu.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan, “Sampai hari ini penyelundupan (hasil tambang) masih berjalan. Sudah kita kerahkan Angkatan Laut, sudah kita kerahkan Bea Cukai, sudah kita kerahkan ribuan prajurit, masih saja (terjadi).”
Menurut Prabowo, persoalan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum bukanlah perkara yang ringan. Ia mengakui pentingnya memahami kesulitan penanganannya, sekaligus menegaskan perlunya kerja yang terus dilakukan.
Ia mengatakan, kuncinya adalah pemerintah harus bersih dan tidak boleh ada korupsi di dalamnya. Dengan penegasan itu, Prabowo mengaitkan keteguhan penegakan dengan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Sebab itu, Prabowo mengatakan penegakan hukum bukan usaha yang ringan. Sebab itu kuncinya adalah pemerintah harus bersih dan tidak boleh ada korupsi di dalamnya,” demikian kutipan yang disampaikan dalam acara tersebut.
Prabowo kemudian menyampaikan sikap untuk tetap menjalankan langkah apa pun agar negara tetap aman dan terlindungi. Ia menyatakan bahwa kendati penanganan itu tidak ringan, tetap harus dikerjakan demi keselamatan negara.
“Ini tidak ringan, saya mengerti ini tidak ringan, tapi apa boleh buat, apapun harus kita kerjakan untuk supaya negara kita selamat,” katanya.
Prabowo juga menegaskan konsekuensi ketika sumber daya terus diambil secara tidak semestinya, sehingga kesejahteraan rakyat dinilai ikut tertekan. Ia menekankan bahwa tidak ada negara yang bisa selamat jika sumber dayanya terus dikeruk tanpa perbaikan.
“Tidak ada negara yang bisa selamat kalau resources, sumber dayanya diambil terus, rakyat banyak yang miskin,” tandasnya.
Konbes-Munas PBNU sebagai forum musyawarah
Konbes-Munas PBNU merupakan ajang musyawarah tertinggi kedua setelah Muktamar NU. Kegiatan tersebut berlangsung di Pondok Ploso mulai 20 hingga 23 Juni 2026.
Dalam laporan penyelenggaraan, jumlah peserta maupun penggembira mencapai 1.000 orang yang datang dari segenap penjuru Indonesia. Dalam rentang acara itu, pembahasan tidak hanya ditujukan untuk persiapan pelaksanaan agenda organisasi terbesar.
Konbes-Munas ini disebut juga membahas isu-isu keagamaan, kenegaraan, maupun kemasyarakatan. Dengan demikian, penutupan yang diisi pidato Prabowo menjadi bagian dari rangkaian diskusi yang lebih luas di forum tersebut.
Fika Nurul Ulya menulis laporan ini, sementara Singgih Wiryono bertindak sebagai editor.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menekankan bahwa pola yang menurutnya terjadi berulang membuat pelaksanaan pengawasan terlihat tidak efektif. Ia menilai, jika praktik berjalan lama tanpa izin dan terus terulang, maka tujuan penegakan harus dibarengi ketegasan agar tidak dibiarkan menjadi kebiasaan.
Prabowo menambahkan bahwa upaya penanganan yang sudah dijalankan tetap perlu diikuti kerja yang berkesinambungan. Ia menggarisbawahi pentingnya pemerintah menjalankan perannya secara bersih, termasuk memastikan tidak ada korupsi, karena tata kelola yang bermasalah akan ikut melemahkan proses hukum.
Pidato Prabowo sendiri disampaikan pada penutupan rangkaian kegiatan Konbes-Munas PBNU di Bangkalan, Jawa Timur, setelah proses musyawarah berlangsung sejak 20 hingga 23 Juni 2026 di Pondok Ploso. Melalui penutupan itu, pesan yang disampaikan menjadi bagian dari pembahasan yang mencakup isu keagamaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan.
