jurnalistik.co.id – Menjelang Andy Burnham resmi masuk ke Downing Street, perbincangan publik selama akhir pekan terakhir didominasi dugaan bahwa ia akan mengumumkan rencana pengeboran baru di Laut Utara. Fokusnya adalah apa yang akan berubah—dan apa yang kemungkinan besar tetap—dalam kebijakan minyak dan gas selama masa jabatan perdana menteri berikutnya.
Sepekan terakhir, BBC melaporkan bahwa Perdana Menteri yang akan masuk diperkirakan akan mempertahankan janji dalam manifesto partai pada 2024: tidak menerbitkan izin minyak dan gas baru. Namun, ia disebut akan menghormati keputusan yang sudah ada. Pernyataan itu kemudian menguat menjelang hari-hari menjelang kepemimpinannya.
Pada hari Minggu, saat berbicara dengan Laura Kuenssberg, Lucy Powell—wakil pemimpin Labour—menyebut Burnham akan tetap pada komitmen manifesto, tetapi ada “change of emphasis” dalam pendekatan terhadap minyak dan gas di Laut Utara. “We’ve been really clear that the way to achieve in the long term energy security and lower bills is by ensuring that we do have our own homegrown, clean, much cheaper energy,” katanya. Ia menambahkan, “But we’ve been absolutely clear that North Sea gas and oil is an important part of that transition.” Powell menegaskan kembali bahwa sektor tersebut diposisikan sebagai bagian dari transisi, dengan kutipan: “It’s an important part of the mix, and I think what Andy’s talking about is taking a more pragmatic approach and working with the industry to make sure that it can contribute to that [energy] transition and to the mix that is needed over the long term.”
Langkah awal: keputusan yang masih dipersoalkan
Meski sinyal “babak baru” terus mengemuka, ada satu kepastian yang menonjol: Burnham tidak akan segera mengonfirmasi persetujuan untuk ladang Rosebank dan Jackdaw pada hari pertama masa jabatannya. Keputusan untuk dua ladang itu pada dasarnya sudah diberikan oleh pemerintah Konservatif sebelumnya, tetapi kini harus ditinjau ulang setelah adanya tantangan hukum yang dinyatakan berhasil.
Greenpeace dan Uplift sebelumnya berpendapat bahwa menteri tidak mempertimbangkan dampak penuh terhadap iklim akibat pembakaran bahan bakar fosil yang akan dihasilkan oleh ladang tersebut. Walaupun fasilitas produksi di kedua lokasi sudah tersedia, proses penelaahan masih berjalan melalui Offshore Petroleum Regulator for Environment and Decommissioning (Opred) dan disebut kini berada pada tahap akhir.
Karena aplikasi terkait Rosebank dan Jackdaw juga mengikuti konsultasi publik, periode konsultasi itu ditutup pada bulan Agustus. Jika pemerintah melangkahi tahapan yang masih berlangsung, konsekuensi politik dan hukum dinilai akan membawa pemerintah kembali ke pengadilan.
Izin eksplorasi: janji manifesto dan celah kebijakan
Selain dua kasus tersebut, persoalan terbesar berikutnya yang akan menentukan arah adalah izin eksplorasi minyak dan gas. Izin ini memberi operator hak eksklusif untuk mencari hidrokarbon dalam area laut yang dikenal sebagai “block”. Dalam manifesto pemilihan 2024, Labour berjanji untuk melarang penerbitan izin baru. Janji itu dikatakan dijalankan oleh Menteri Energi Ed Miliband segera setelah Labour berkuasa.
Berita Terkait
Pemerintah juga sebelumnya menyetujui konsesi yang dinilai “mengakali” komitmen manifesto tanpa benar-benar mematahkannya secara ketat. Bentuk konsesi tersebut adalah “tie-backs”: produksi di area yang belum berizin secara langsung, tetapi berdekatan dan terhubung dengan infrastruktur pada wilayah yang sudah memiliki izin. Dengan kata lain, kebijakan ini memberi ruang operasi tanpa membuka blok-blok baru yang sama sekali belum masuk skema lisensi.
Sementara itu, industri minyak dan gas juga tidak menunjukkan minat besar untuk mengejar izin penuh guna mengeksplorasi dasar laut yang benar-benar belum dikenal. Jenis lisensi ini menuntut investasi modal sangat besar dan membawa risiko besar sebagai taruhan.
Dalam beberapa dekade terakhir, perusahaan raksasa—seperti BP, Shell, dan TotalEnergies—dilaporkan banyak melepas aset kepada operator yang kantongnya lebih kecil. Namun, tujuan operator yang lebih kecil ini bukan untuk membuka eksplorasi baru secara luas. Fokusnya adalah mengambil sisa hasil dari ladang yang sudah diketahui.
Opsi lain yang mungkin lebih “menyentuh” ekonomi
Di luar isu lisensi dan ladang tertentu, opsi kebijakan lain yang disebut mungkin menjadi perhatian Burnham adalah penghapusan Energy Profits Levy (EPL), atau pajak windfall. Pajak ini diperkenalkan saat harga melonjak pada awal invasi Rusia ke Ukraina. Tingkat tarif utama EPL disebut sebesar 78%, dan tarif itu diterapkan baik ketika harga minyak dan gas tinggi maupun rendah.
Pihak industri menilai kebijakan tersebut membuat Laut Utara menjadi salah satu wilayah paling tidak menguntungkan bagi investor. Dalam artikel disebut pula ada bukti kuat bahwa investasi sempat mengering pada tahun-tahun ketika skema tersebut berjalan.
EPL direncanakan digantikan pada 2030 oleh skema windfall tax yang berbeda. Operator dikatakan lebih menyukai skema baru itu karena hanya dipicu ketika harga tinggi, lalu mereda saat harga turun. Dengan begitu, beban fiskal dianggap tidak sepenuhnya menekan ketika pasar berada di fase yang lebih lemah.
Ketika politisi terlibat perdebatan keras mengenai Jackdaw, Rosebank, dan izin eksplorasi baru, justru EPL disebut sebagai kebijakan yang paling ingin menjadi fokus industri. EPL juga diperkirakan menghadapi oposisi yang relatif lebih sedikit dari kelompok lingkungan.
Secara paralel, arah itu juga dinilai selaras dengan salah satu misi Burnham terkait reindustrialisasi: mendorong investasi yang sekaligus menciptakan serta menjaga lapangan kerja. Namun, di saat yang sama, EPL digambarkan sebagai opsi yang kurang “politis seksi”. Karena itulah, pilihan Burnham di area ini bisa menjadi indikator apakah pemerintah baru lebih mengejar sorotan atau benar-benar bergerak untuk menstimulasi ekonomi.
