jurnalistik.co.id – Penyelidikan independen terhadap layanan maternitas NHS di Inggris menilai sistem tersebut “not set up to deliver consistently safe, high-quality and compassionate care”. Temuan itu juga menyatakan ada masalah serius berupa rasisme dan diskriminasi yang berujung pada risiko keselamatan bagi ibu maupun bayi.
Laporan yang dipimpin Baroness Valerie Amos—yang menjalankan review atas permintaan pemerintah—menyimpulkan bahwa “unacceptable racism and discrimination” tidak hanya muncul pada insiden tertentu, tetapi “embedded within the system”. Dalam kesimpulannya, Amos menegaskan, “as a country… we cannot continue like this”, sambil merekomendasikan sejumlah perubahan mendasar untuk perombakan layanan.
Amos mengusulkan delapan perubahan sebagai langkah reformasi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penunjukan seorang maternity commissioner dengan “a relentless focus” pada perbaikan mutu perawatan. Penyelidikan ini muncul beberapa hari setelah review serupa di Nottingham yang menyebut “hundreds of women and babies had been harmed by poor care”.
Namun publikasi laporan Amos juga diiringi kontroversi. Dr Bill Kirkup, yang pernah menyelidiki layanan maternitas di Morecambe Bay dan East Kent, diketahui mengundurkan diri. Kirkup disebut tidak sependapat dengan Amos terkait temuan bahwa dorongan untuk persalinan normal—termasuk keputusan menolak operasi caesar bagi sebagian perempuan—tidak dianggap hal yang “not prevalent nationally”.
Penyelidikan nasional ini dibentuk tahun lalu oleh menteri kesehatan saat itu, Wes Streeting, dengan nama National Maternity and Neonatal Investigation. Tujuannya adalah menghasilkan laporan yang dapat mendorong perbaikan di seluruh Inggris setelah serangkaian skandal maternitas yang merusak kepercayaan keluarga terhadap NHS.
Amos dan tim mendengar keterangan dari lebih dari 450 keluarga dan melakukan kunjungan ke 12 trust NHS untuk memahami kebutuhan perubahan. Temuan utama yang mereka soroti adalah adanya “unwillingness to listen to women and families”, yang kemudian berimbas pada hasil perawatan yang buruk. Selain itu, laporan menilai standar layanan tidak seragam dan terjadi perbedaan besar antarwilayah.
Dalam penilaian keseluruhan, sistem maternitas digambarkan sebagai “fragmented, overly complex and too slow to learn and improve”. Menurut Amos, struktur yang demikian membuat perbaikan tidak bergerak cukup cepat dan pembelajaran atas kegagalan tidak berjalan efektif.
Di antara langkah yang langsung didorong di unit-unit maternitas adalah pembaruan layanan triase. Amos menggambarkannya sebagai “increasingly becoming the A&E service for maternity”. Sebagai bagian dari perombakan tersebut, para bidan diminta memiliki fokus khusus untuk menjawab panggilan dan memberikan nasihat yang tepat waktu, sementara perempuan yang masih merasa khawatir harus ditawari janji tatap muka.
Laporan menyatakan bahwa jika perubahan itu dijalankan, “lives will be saved and harm reduced”. Perhatian yang sama kuat juga diberikan pada isu rasisme dan diskriminasi, yang dinilai harus diperlakukan sebagai persoalan keselamatan kritis.
Amos menyebut intervensi harus dilakukan segera, termasuk pengumpulan data yang lebih rinci mengenai hasil yang tidak seimbang. Data tersebut perlu ditingkatkan hingga level dewan ketika pola mulai terlihat, agar tindakan korektif tidak berhenti di tingkat operasional semata.
Meski demikian, Amos juga mengomentari seruan agar dilakukan statutory public inquiry. Ia mengakui bahwa ada desakan agar pihak-pihak senior di trust yang sedang disorot harus memberikan kesaksian. Tetapi ia tidak mendukung langkah tersebut, dengan mengatakan, “Statutory public inquiries take a very, very long time”. Amos menambahkan, “From the work that I have done and from the conversations that I have had with families, I don’t at the moment see that there is a need for a statutory public inquiry, but that’s not a decision for me to take.”
Dukungan terhadap laporan datang dari Rhiannon Davies, seorang orang tua yang berduka. Ia membangun kampanye review setelah kematian anaknya, Kate, pada 2009 di Shrewsbury dan Telford. Davies mengatakan secara garis besar ia menyambut baik temuan laporan. Ia menilai laporan “particularly strong” karena “reframes listening to women as a patient safety issue rather than simply an issue of patient experience”. Ia juga menilai penekanan pada triase maternitas memiliki potensi besar, dengan catatan “but only if we get it right”.
Namun, tidak semua pihak sejalan. Dr Kim Thomas, yang menjalankan charity Birth Trauma Association, menyebut laporan sebagai “a huge missed opportunity”. Menurutnya, keluarga yang berharap agar pengalaman perempuan yang dirugikan akhirnya didengar dan perubahan segera terjadi, justru melihat bahwa “so little of what women told Baroness Amos is reflected in the report”.
Thomas menyatakan bahwa cedera akibat persalinan dengan forceps dan dampak post-traumatic stress terhadap perempuan serta pasangan mereka tidak dibahas dalam laporan. Ia juga berpendapat pengalaman staf diberi bobot terlalu besar dibanding pengalaman pasien.
Barisan tanggapan juga datang dari Helen Gittos, yang menjadi ketua Family Expert Reference Group untuk National Maternity & Neonatal Taskforce. Gittos mengatakan ia memiliki perasaan yang bercampur tentang laporan. Putrinya meninggal dalam perawatan East Kent NHS Trust pada 2014, sementara bayi perempuannya Harriet sempat hidup selama seminggu setelah mengalami cedera otak di bawah perawatan trust tersebut pada tahun yang sama.
Gittos meyakini banyak rekomendasi akan berdampak nyata jika dijalankan “fearlessly in a way that tackles the core issues and does not water them down”. Akan tetapi, ia mengaku “dismayed” ketika membaca penggambaran East Kent dalam laporan, yang ia anggap “overly positive”. Ia menambahkan bahwa bila perbaikan di trust individual tidak dapat dipertahankan meski mendapat dukungan intensif dari tim nasional, hal itu menunjukkan dukungan yang diberikan belum efektif.
Sementara itu, Maternity Safety Alliance yang mewakili keluarga yang menyerukan public inquiry menilai laporan “failed to address core issues at the centre of maternity failings”. Kelompok tersebut mengkritik rekomendasi mengenai maternity commissioner yang diajukan Amos, dengan menyebutnya “fundamentally dangerous”, karena memusatkan kekuasaan dan tanggung jawab pada “one pair of unaccountable hands”. Menurut aliansi itu, figur tersebut tidak akan “be meaningfully independent” dan tidak mampu menciptakan perubahan yang nyata.
Pemerintah melalui Department of Health and Social Care menyatakan akan mengambil “urgent steps” sebagai respons terhadap penyelidikan yang disebutnya “landmark”. Departemen juga menyampaikan bahwa Maternity and Neonatal Commissioner dapat secara independen mempertanggungjawabkan sistem, mendorong perubahan, serta membangun kembali kepercayaan. Pemerintah juga berkomitmen untuk mempublikasikan national action plan pada bulan Desember guna merombak layanan, disertai investasi sebesar £41m untuk meningkatkan keselamatan dalam perawatan maternitas dan neonatal.
