jurnalistik.co.id – Andy Burnham berpotensi segera menghadapi kenyataan bahwa pemerintah berikutnya mewarisi tuntutan besar di bidang pertahanan—baik dari sisi biaya maupun pilihan-pilihan sulit yang harus dipetakan ulang.
Jika ia benar-benar menjadi perdana menteri bulan depan, ia akan menerima warisan tagihan sebesar ÂŁ4,7 miliar untuk menuntaskan Defence Investment Plan (DIP). Perhitungan itu bahkan masih datang sebelum isu bagaimana meningkatkan belanja pertahanan makin besar kembali muncul seiring menjelang pemilihan umum berikutnya.
Angka-angka yang menyertai rencana yang tertunda lama itu juga menunjukkan adanya celah yang dinilai perlu diisi pemerintah saat ini agar rencana periode berikutnya bisa bergerak. Celah tersebut, menurut gambaran yang ada, diperkirakan perlu ditangani pada musim gugur tahun ini.
Publikasi DIP diiringi reaksi yang menyasar proses pengambilan keputusan dan ketidakpastian yang muncul setelah paket kebijakan dipaksa keluar. Salah satu yang paling blak-blakan adalah Hamish Falconer, seorang menteri yang sedang menjabat, yang menyatakan frustrasi terhadap kerumitan yang kini membelit proyek pelebaran jalan A46 Newark bypass di dekat wilayah konstituensinya di Lincoln.
Falconer juga menyoroti konsekuensi dari kebutuhan mencari tambahan dana. Dalam kondisi di mana tambahan sekitar £5 miliar harus “ditemukan” dari anggaran yang sudah ada, tidak mengherankan jika suara-suara di bangku belakang parlemen (backbench) berpotensi kembali menguat—dengan kritik yang dipenuhi kegelisahan soal arah kebijakan.
Pada saat Sir Keir Starmer memaparkan DIP secara terbuka, ia menampilkan nada dan bahasa yang bernuansa reflektif. Starmer, dalam konteks ini, berusaha memenuhi janji agar dokumen tersebut dipublikasikan sebelum KTT NATO di Ankara, Turki, pekan depan—yang juga disebut sebagai agenda luar negeri terjadwal terakhirnya sebagai perdana menteri.
Starmer memilih tidak membuat rencana tersebut meleset, karena jika DIP tidak dibawa lebih dulu, konsekuensinya akan menjadi tambahan memalukan bagi sosok yang digambarkan sudah bergerak menuju “pintu keluar” kepemimpinan.
Di sisi lain, masuknya kesepakatan yang siap ditandatangani oleh Menteri Pertahanan baru, Dan Jarvis, turut membantu mengurangi beban langsung pada Burnham. Artinya, Burnham tidak perlu menghadapi publikasi DIP sendirian tepat di awal masa pemerintahannya—yang menurut penilaian bisa saja terjadi hanya dalam hitungan minggu.
Sampai saat ini, Burnham disebut belum memberikan komentar mengenai DIP. Namun Luke Pollard—menteri pertahanan—menyampaikan kepada BBC bahwa telah ada “regular talks between Downing Street and Andy’s team about the defence investment plan”, menegaskan adanya komunikasi yang berlangsung antara Istana dan tim Burnham terkait rencana investasi pertahanan.
Dalam pengamatan selama dua tahun Starmer memimpin, ada pola yang tampak: ia berulang kali berupaya menjelaskan kepada publik “trade-offs” yang brutal dan harus dihadapi para perdana menteri. Semua perdana menteri memang menghadapi pilihan semacam itu, tetapi dalam penilaiannya, kali ini bobotnya mungkin lebih besar dibanding banyak periode sebelumnya.
Starmer menempatkan persoalan dalam satu rangkaian hambatan yang saling bertaut. Di antaranya: ekonomi yang lemah, beban pajak yang tinggi, utang nasional yang besar, tagihan tunjangan yang terus meningkat (spiralling benefits bill), serta tuntutan tambahan yang sangat besar terhadap belanja pertahanan.
Rintangan itu makin sulit ketika upaya awal Starmer untuk mengubah sistem kesejahteraan (welfare system) justru ditolak oleh anggota parlemen dari partainya sendiri. Narasi yang dibangun di sini menekankan bahwa kompleksitas tantangan tersebut membuat ruang manuver kian menyempit.
Sir Ben Wallace—mantan menteri pertahanan—menilai DIP semacam upaya “memberikan hadiah perpisahan” bagi Sir Keir. Ia mengatakan bahwa DIP terasa seperti upaya untuk “give Sir Keir a leaving present”. Akan tetapi, Wallace juga menambahkan bahwa jika fakta dan angka-angka yang mendasarinya dibongkar, “almost nothing has changed”, sehingga perubahan yang terlihat tidak sebesar yang diharapkan.
Ketika Starmer memaparkan DIP, nada bicaranya digambarkan mencerminkan pemahaman mendalam terhadap hitungan dan pertukaran kebijakan yang harus dilakukan. Ia dipaparkan telah menelaah angka, menimbang trade-off, karena itulah inti dari pekerjaan perdana menteri.
Dalam salah satu pernyataannya, Starmer menyebut: “There will always be those who say, whatever the sum is frankly, it is not enough,”. Pernyataan itu memotret ekspektasi bahwa berapa pun jumlahnya, kritik tetap akan muncul.
Starmer kemudian mengakui bahwa langkah ini adalah “the end of my journey”, sekaligus menegaskan ia akan “depart the stage…knowing we have left this country in a better state than we got it”. Dengan demikian, ia menekankan bahwa meskipun ada pertarungan kebijakan, tujuan akhirnya adalah meninggalkan kondisi negara yang dinilai lebih baik.
Ia juga menegaskan realitas tarik-menarik internal pemerintahan dengan kalimat: “Are there wranglings between departments and the Treasury? Yes, of course there are, there always are, there always will be. At the end of the day the prime minister and the chancellor have to look at the overall judgements for the government, the overall affordability and prioritise between different things.” Intinya, proses penentuan prioritas tidak pernah benar-benar bebas konflik, melainkan selalu bergantung pada penilaian keseluruhan dan kemampuan finansial.
Starmer tidak mengucapkan “good luck Andy, it’s harder than it looks” secara eksplisit, tetapi nada yang menyertainya digambarkan mengandung pesan tersirat. Bagi Burnham, warisan DIP bukan hanya soal angka, melainkan soal serangkaian keputusan yang harus dipilih di tengah keterbatasan anggaran dan tekanan politik yang menunggu di masa mendatang.
