jurnalistik.co.id – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyoroti kekeringan akibat El Nino yang mulai terasa di berbagai wilayah Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Cak Imin saat meninjau Pelatihan Relawan Tanggap Bencana Sigap Bangsa di Pusdiklat BNPB Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (18/7/2026) sore.
Menurutnya, pola cuaca ekstrem yang dipicu El Nino tidak hanya berdampak di Indonesia dan kawasan Asia. Ia menilai fenomena tersebut juga turut melanda Eropa dan Amerika dengan kondisi panas yang melampaui tahun-tahun sebelumnya.
“El Nino ini telah kita rasakan bukan hanya di Indonesia atau Asia, bahkan di Eropa dan Amerika juga mengalami kekeringan yang panas yang melebihi setiap sebelumnya,” ujar Menko yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Cak Imin menegaskan, antisipasi perlu dilakukan sejak awal agar wilayah yang rawan kekeringan tidak menghadapi kekurangan air secara beruntun. Ia menekankan perlunya pola irigasi yang memadai, terutama untuk mendukung sektor pangan.
Ia juga mengingatkan bahwa respons menghadapi kekeringan tidak berhenti pada urusan air dan produksi. Menurutnya, aspek kesehatan harus ikut dimasukkan dalam strategi penanggulangan.
“Antisipasinya harus juga pada aspek kesehatan, kesehatan ini juga akan ada waspada untuk menghadapi El Nino hingga September,” katanya.
Cak Imin memperkirakan dampak El Nino masih akan berlangsung sampai September mendatang. Karena itu, kewaspadaan perlu terus dijaga pada periode tersebut tanpa menurunkan intensitas pengawasan.
Dalam penjelasannya, Cak Imin menempatkan kesiapsiagaan sebagai tanggung jawab bersama. Ia menyebut keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, dan Kementerian Pertanian sebagai pihak yang perlu dilibatkan dalam pengendalian dampak kekeringan.
Berita Terkait
“Kekeringan ya tentu masyarakat dan pemerintah daerah juga Kementerian Pertanian,” ujarnya saat ditanya mengenai siapa saja yang harus berperan.
Selain itu, Cak Imin memastikan tim penanggulangan bencana yang sudah dibentuk siap dikerahkan kapan pun dibutuhkan. Ia menegaskan kesiapan tersebut juga relevan untuk menghadapi ancaman kekeringan yang bisa terjadi dalam situasi mendesak.
“Pasti, harus, tim ini siap setiap saat,” pungkasnya.
Pelatihan Relawan Tanggap Bencana Sigap Bangsa yang menjadi konteks kunjungan Cak Imin merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB. Melalui kegiatan tersebut, Cak Imin menekankan pentingnya kesiapan relawan dan koordinasi lintas pihak agar penanganan dampak cuaca ekstrem dapat berlangsung lebih cepat ketika dibutuhkan.
Dengan adanya rentang waktu kewaspadaan hingga September, arahan Cak Imin pada pola irigasi dan perhatian kesehatan diposisikan sebagai bagian dari langkah antisipatif. Ia menginginkan penanganan kekeringan tidak berjalan reaktif, melainkan terencana, melibatkan berbagai level pengambil kebijakan, serta memperhitungkan dampak yang dapat menyentuh ketahanan pangan maupun kondisi kesehatan masyarakat.
Dalam kesempatan peninjauan di Pusdiklat BNPB Sentul, Cak Imin menekankan bahwa sinyal kekeringan yang mulai muncul perlu dibaca sebagai peringatan dini, bukan sebagai kondisi yang boleh ditangani belakangan. Ia menggarisbawahi agar penguatan di lapangan dilakukan sejak awal terutama di wilayah yang berpotensi paling terdampak, sehingga masalah air tidak berubah menjadi gangguan yang berlarut-larut bagi aktivitas masyarakat.
Ia juga mengaitkan penanganan kekeringan dengan kebutuhan yang lebih luas, termasuk kesinambungan sektor pangan serta perhatian pada kondisi kesehatan. Menurutnya, upaya antisipasi tidak cukup berhenti pada pengaturan air dan produksi, sebab dampak cuaca ekstrem dapat ikut memunculkan tantangan kesehatan yang menuntut kewaspadaan. Karena itu, rencana respons perlu disiapkan dengan memasukkan pengawasan kesehatan selama periode waspada hingga September.
Selain itu, Cak Imin menempatkan koordinasi sebagai kunci agar respons bisa berjalan cepat dan tepat. Ia menyebut keterlibatan berbagai pihak—masyarakat, pemerintah daerah, serta Kementerian Pertanian—sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Di saat yang sama, tim penanggulangan bencana yang telah dibentuk dipastikan tetap siap dikerahkan kapan pun diperlukan, termasuk ketika situasi menjadi mendesak, sehingga kesiapsiagaan relawan dapat mendukung penanganan yang lebih responsif.
