jurnalistik.co.id – Ratusan mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Riau di Pekanbaru pada Kamis (11/6/2026). Aksi tersebut menyasar kinerja Prabowo-Gibran, dengan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu fokus utama.
Dalam demo tersebut, Presiden Mahasiswa (Presma) UIR Muhammad Ramadhan menyampaikan pertanyaan terkait arah program MBG. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya menilai banyak hal dalam program itu masih belum jelas dan perlu ditelaah lebih lanjut.
Menyoal arah program MBG
Ramadhan mengatakan, “Kita tidak tahu arahnya bagaimana program MBG ini. Seperti kita ketahui bersama, Kepala BGN (sebelumnya) di negara ini tertangkap korupsi begitu. Atasannya tertangkap, jadi bawahannya juga harus diaudit.” Pernyataan itu disampaikan Ramadhan saat diwawancarai Kompas.com usai demo.
Ia menegaskan bahwa kekhawatiran yang ia sampaikan berangkat dari kondisi tata kelola yang menurutnya perlu diaudit. Menurut Ramadhan, dugaan ketidaksesuaian dapat dilihat dari bagaimana aturan yang berjalan dinilainya tidak sejalan secara konsisten.
Ramadhan juga menyoroti bahwa, “Saya juga masih heran bagaimana satu orang punya 44 dapur MBG begitu. Di Riau ada begitu.” Ia menyampaikan kalimat itu sebagai bentuk protes atas temuan yang ia anggap tidak lazim dalam pelaksanaan MBG.
Lebih jauh, Ramadhan menilai program MBG memang “banyak juga yang memerlukan.” Namun, ia menilai penerapan dari atas ke bawah justru banyak berbeda dan membuatnya menduga ada indikasi korupsi. Kekhawatiran tersebut menjadi bagian dari tuntutan yang dibawa massa kepada DPRD Riau.
Tuntutan audit menyeluruh
Dalam tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Riau, Ramadhan menyebut pihaknya meminta Prabowo-Gibran untuk mengaudit secara teliti MBG yang ada di seluruh provinsi. Menurutnya, audit menjadi langkah penting agar pelaksanaan program dapat dipastikan berjalan sesuai semestinya.
Ramadhan menegaskan kekhawatirannya dengan menyatakan, “Jangan sampai progam MBG ini jadi ladang korupsi.” Kalimat tersebut sekaligus menjadi penegasan agar proses evaluasi program dilakukan dengan lebih ketat.
Selain menyoroti MBG, Ramadhan menilai capaian dalam 600 hari kinerja Prabowo-Gibran banyak menimbulkan pertanyaan. Ia menyampaikan bahwa “600 hari kinerja Prabowo-Gibran, sangat banyak yang nyeleneh dan banyak temuan yang tidak jelas.” Menurutnya, kondisi itu membuat rakyat sulit untuk menaruh kepercayaan.
Ramadhan juga menyebut adanya respons yang menurutnya perlu diarahkan kepada pihak-pihak di kabinet. Ia menyatakan, “Presiden Prabowo tolong ingatkan kabinetnya jangan asal bicara,” sebagai permintaan agar informasi yang disampaikan lebih tertata dan dapat dipertanggungjawabkan.
Isu lain yang turut disampaikan
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa tidak hanya menyinggung MBG. Mereka juga menyoroti melemahnya Rupiah dan kenaikan harga BBM. Selain itu, aksi turut mengangkat persoalan pendidikan dan kemiskinan yang menurut mereka masih menjadi pekerjaan rumah.
Aksi mahasiswa berlangsung dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Suasana demonstrasi tetap dikendalikan selama proses penyampaian tuntutan berlangsung di lingkungan DPRD Riau.
Setelah berdialog dan menyerahkan tuntutan kepada DPRD Riau, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Menurut rangkaian peristiwa yang disampaikan dalam pemberitaan, proses diakhiri secara teratur setelah aspirasi disampaikan kepada pihak yang dituju.
Secara keseluruhan, pernyataan Muhammad Ramadhan menempatkan audit sebagai tuntutan utama terkait MBG. Ia juga mengaitkan kekhawatiran itu dengan pertimbangan tata kelola, termasuk perbandingan antara temuan korupsi yang ia sebut terjadi pada level yang lebih tinggi dan kebutuhan audit yang ia tekankan untuk pihak di bawahnya.
Dengan memusatkan perhatian pada MBG, demo di DPRD Riau juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mempertanyakan kejelasan informasi dan temuan selama 600 hari kinerja Prabowo-Gibran. Di saat yang sama, mereka menyertakan isu ekonomi, pendidikan, dan kemiskinan sebagai bagian dari tuntutan yang ingin didengar oleh lembaga legislatif di daerah.
