jurnalistik.co.id – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memotong anggaran sekitar Rp 200 miIiar guna mempercepat perbaikan jalan provinsi. Langkah itu diambil menyusul penurunan tingkat kemantapan jalan yang menurutnya merosot dari 84 persen menjadi 94 persen.
Dalam sambutan rapat paripurna di kantor DPRD Jateng pada Kamis (2/7/2026), Luthfi menyebut capaian kemantapan jalan pada 2025 justru lebih baik. Ia menjelaskan kondisi tersebut kemudian berubah pada 2026 karena faktor cuaca ekstrem yang memengaruhi daya tahan infrastruktur.
Luthfi menegaskan perbedaan itu tercermin pada angka kemantapan jalan. Ia mengatakan, “Kita mengetahui 2025 kemantapan jalan provinsi itu 94,4 persen, nasional nomor dua setelah Banten. Tapi 2026 kita turun menjadi 84 persen. Kenapa? Karena durasi musim hujannya panjang satu tahun. Penyakit jalan kita adalah hujan,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya hujan sesaat, melainkan berlangsung dalam durasi yang lebih panjang sehingga merusak banyak ruas jalan. Ia juga mengaitkan kerentanan jalan di Jawa Tengah dengan karakter wilayah yang rawan mengalami kerusakan struktural saat tergenang air.
Luthfi kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan pengalaman di tempat yang minim hujan. Ia menuturkan, “Kalau di Makkah enggak ada hujan, jalannya mulus terus enggak kena air. Di Indonesia di tempat kita kena jalan semuanya hancur. Lah sekarang masyarakat kita itu tidak bisa sak deg sak nyet (cepat ditangani) dan diviralkan,” kata Luthfi.
Ia mengaku memahami keinginan publik agar akses jalan yang rusak segera diperbaiki. Namun, ia menekankan pemerintah tetap harus menjalankan tahapan regulasi yang sah serta proses lelang resmi sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Untuk menunjukkan komitmen perbaikan, Luthfi menyatakan anggaran telah dipangkas agar target pemulihan kemantapan jalan kembali ke angka yang ditetapkan. Ia mengatakan, “Hari ini sudah saya potong hampir Rp 200 miIiar untuk memantapkan jalan kembali menjadi 94 persen. Sudah saya perintahkan dinas, pokoknya harus kembali 94 persen sehingga tidak ada komplain masyarakat,” ujarnya.
Selain soal besaran anggaran, Luthfi juga memperkenalkan pendekatan prioritas perbaikan yang disebutnya selaras dengan kebutuhan ekonomi dan wilayah. Fokus diberikan pada ruas strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, serta jalan perbatasan yang menjadi etalase utama Provinsi Jawa Tengah.
Luthfi menyampaikan, “Public complain , masyarakat kita banyak sekali terkait dengan jalan. Kami mempunyai teori no viral no justice . Itu waktu saya sebagai polisi. Jadi viralkan dulu baru penegakan hukum. Tetapi begitu sekarang potensi viral jangan sampai kita terlambat,” imbaunya. Dengan kerangka itu, ia ingin respons terhadap kondisi jalan tidak tertinggal hanya karena publik baru ramai ketika isu viral.
Ia menyebut sejumlah daerah kabupaten yang dilaporkan masuk daftar prioritas utama perbaikan, antara lain Wonogiri, Brebes, Rembang, dan Blora. “Semuanya sudah clear terkait jalan, tinggal lelang. Dinas sudah saya perintahkan,” katanya.
Transparansi proses lelang dan penanda lokasi
Lebih lanjut, Luthfi meminta jajaran Dinas Pekerjaan Umum segera memasang patok atau papan penanda khusus pada lokasi proyek yang telah resmi memasuki proses lelang. Langkah tersebut, menurutnya, dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui progres perbaikan secara jelas dan terukur.
Ia menjelaskan maksudnya dengan tegas melalui perintah langsung kepada dinas. “Perlu kamu patoki jalan itu. Tulis, tancapkan, jalan ini sudah lelang, jalan ini akan dibangun. Sehingga public complain masyarakat tidak ada,” ujarnya.
Luthfi juga menyatakan tidak mempersoalkan derasnya kritik dari masyarakat terhadap kondisi jalan yang ada. Ia menilai, kritik merupakan konsekuensi logis dari jabatan publik dan seharusnya diterima sebagai bagian dari tanggung jawab.
Ia mengatakan, “Kalau toh komplain kepada gubernur biasa, karena itu kewajiban kita sebagai pejabat publik harus siap dikritik. Kalau tidak siap dikritik jangan jadi gubernur,” kata dia. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pemerintah tetap harus bergerak dengan tahapan yang benar, sekaligus menjaga agar publik tidak dibiarkan menunggu tanpa informasi.
Dengan pemotongan anggaran, penetapan target kemantapan kembali, serta pengarahan pada proses lelang dan penanda lokasi, Luthfi mengarahkan perbaikan jalan agar lebih cepat dan terarah. Ia berharap strategi tersebut mampu mengurangi keluhan publik dan memastikan penanganan tidak berhenti pada respons yang sifatnya reaktif.
