jurnalistik.co.id – JAKARTA, Kamis (2/7/2026). Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkapkan pengeluaran biaya untuk pelayanan kesehatan sepanjang 2025 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Pengelolaan BPJS Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Prihati menyampaikan bahwa beban biaya layanan naik dari Rp 176,11 triliun pada 2024 menjadi Rp 191,33 triliun pada 2025.
Bukan hanya nilai pengeluaran yang meningkat, Prihati juga menyebut rasio klaim pada 2025 mencapai 108,27 persen. Artinya, rasio klaim tercatat berada di atas 100 persen.
Prihati menilai peningkatan beban jaminan tersebut menunjukkan akses layanan yang makin mudah dijangkau peserta. Ia menekankan hal tersebut melalui pernyataan, “Peningkatan beban jaminan kesehatan ini memperlihatkan skala perlindungan kesehatan makin mudah diakses oleh rakyat,” kata Pujo dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Pengelolaan BPJS Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Kamis (2/7/2026).
Namun, Prihati juga menyatakan kondisi itu tetap berdampak terhadap keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, rasio klaim yang cenderung di atas 100 persen perlu dikendalikan dengan berbagai upaya.
Ia kemudian menggarisbawahi pendekatan pengendalian melalui kalimat, “Rasio klaim memang cenderung di atas 100 persen, tetapi situasi ini tetap kita akan kendalikan dengan berbagai macam upaya untuk peningkatan mutu dan efisiensi di dalam layanan, sehingga ini membantu ketahanan program JKN,” ungkapnya.
Kendalikan rasio klaim, dorong efisiensi layanan
Dalam penjelasannya, Prihati memandang bahwa rasio klaim yang melampaui ambang 100 persen tidak otomatis mengubah arah program. Ia menegaskan keberlanjutan JKN tetap menjadi fokus, salah satunya melalui peningkatan mutu sekaligus efisiensi di dalam layanan.
Menurut Prihati, pengendalian itu diharapkan ikut menjaga ketahanan program JKN. Dengan kata lain, peningkatan biaya dan rasio klaim diperlakukan sebagai kondisi yang memerlukan pengelolaan, bukan pembiaran.
Pernyataan tersebut muncul di tengah fakta bahwa pengeluaran layanan 2025 telah bertambah Rp 15,22 triliun dibanding 2024, sementara rasio klaim berada pada 108,27 persen. Perhitungan selisih tahun berjalan itu menjadi konteks utama saat BPJS Kesehatan menjelaskan kondisi program.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, menyoroti sisi lain dari angka-angka tersebut. Ia menilai pemerintah perlu memberi dukungan agar rasio klaim bisa kembali berada di bawah 100 persen seperti pada periode 2021 hingga 2022.
Pemerintah diminta dukung anggaran agar rasio klaim turun
Timbul menyampaikan harapannya terkait langkah lanjutan yang seharusnya dilakukan. Ia mengatakan, “Nah tentunya kami berharap di 2026 di satu semester ke depan ini cadangan Rp 20 triliun itu bisa dicairkan, dan di 2027 nanti harus ada kenaikan iuran, khususnya untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN. Karena kita bicara mandiri masih sangat sulit untuk naik,” ungkapnya.
Menurut Timbul, pencairan cadangan pada 2026 dan rencana kenaikan iuran pada 2027 menjadi bagian penting dari upaya menekan rasio klaim agar tidak terus melampaui batas. Ia juga menekankan skema PBI (Penerima Bantuan Iuran) sebagai fokus ketika membahas kenaikan iuran tersebut.
Selain itu, ia mengaitkan kebutuhan intervensi dengan upaya mencegah kondisi defisit yang pernah terjadi di masa lalu. Timbul menyebut perlunya menghindari defisit total seperti yang berdampak pada masyarakat peserta JKN pada periode 2014 sampai 2019.
Untuk itu, Timbul kembali menyerukan peran pemerintah secara proaktif. Ia menegaskan, “Jadi kami berharap pemerintah untuk ikut serta secara proaktif dengan dukungan anggaran yang memang itu bagi BPJS Kesehatan sangat-sangat berarti,” tuturnya.
Dengan demikian, perbedaan penekanan muncul antara BPJS Kesehatan yang menyoroti pengendalian melalui peningkatan mutu dan efisiensi layanan, serta BPJS Watch yang menekankan kebutuhan dukungan anggaran dari pemerintah agar rasio klaim dapat kembali berada pada level di bawah 100 persen.
Pengungkapan angka pengeluaran Rp 191,33 triliun pada 2025 dan rasio klaim 108,27 persen menjadi pijakan utama dalam pembahasan tersebut. Di saat bersamaan, pandangan mengenai cadangan Rp 20 triliun yang diharapkan cair pada 2026, serta rencana kenaikan iuran untuk PBI pada 2027, menjadi bagian dari usulan langkah ke depan yang disampaikan pihak advokasi.
Seluruh pernyataan itu bermuara pada satu perhatian yang sama, yakni menjaga keberlanjutan program JKN. BPJS Kesehatan menegaskan pengendalian rasio klaim melalui penguatan layanan, sedangkan BPJS Watch meminta keterlibatan pemerintah lewat dukungan anggaran agar kondisi rasio klaim dapat membaik seperti pada 2021–2022.
