jurnalistik.co.id – Panel pendidikan Texas telah menyetujui rencana yang akan menjadikan kisah-kisah dari Alkitab sebagai bacaan wajib bagi seluruh siswa sekolah negeri di negara bagian tersebut. Aturan baru itu juga memasukkan sejumlah karya sastra klasik berbahasa Inggris dalam daftar bacaan yang harus dipelajari.
Dalam rencana yang disahkan, bacaan Alkitab yang diwajibkan mencakup bagian-bagian kitab yang berisi kisah tentang Adam dan Hawa, serta narasi dalam Kitab Keluaran (Exodus). Salah satu unsur penting yang disebut adalah peristiwa ketika Tuhan berbicara kepada Musa melalui semak yang menyala.
Selain teks-teks Alkitab, daftar bacaan wajib juga memuat karya sastra klasik seperti “Great Expectations” karya Charles Dickens. Dengan memasukkan dua jenis materi—teks keagamaan dan literatur klasik—kebijakan ini membentuk satu paket bacaan yang berlaku lintas kurikulum sekolah negeri.
Kendati demikian, sejumlah kritikus menilai ketentuan baru tersebut bermasalah. Mereka berpendapat aturan bacaan wajib ini melanggar kebebasan beragama, sekaligus mengaburkan batas pemisahan antara gereja dan negara.
Kebijakan tersebut diputuskan melalui pemungutan suara di State Board of Education yang dikendalikan Partai Republik. Board pendidikan negara bagian menyetujui langkah itu untuk diberlakukan pada lebih dari lima juta siswa sekolah negeri di Texas.
Meski telah disetujui, rencana tersebut tidak langsung berlaku. Aturan ini baru akan mulai efektif pada tahun 2030, sehingga sekolah-sekolah di Texas masih memiliki waktu untuk menyiapkan implementasinya dalam kurun beberapa tahun ke depan.
Kontroversi kebijakan bacaan wajib ini juga muncul di tengah catatan keputusan Texas pada tahun sebelumnya. Tahun lalu, Texas menjadi negara bagian terbesar di Amerika Serikat yang mewajibkan ruang kelas menampilkan Tenth Commandments, atau Sepuluh Perintah—seperangkat hukum berbasis tradisi Alkitab yang diyakini oleh sebagian umat Kristen sebagai ketentuan yang diperintahkan Tuhan bagi manusia.
Dengan adanya kebijakan terbaru, perdebatan publik kembali mengarah pada cara negara bagian menjalankan kebijakan pendidikan yang bersentuhan dengan materi keagamaan. Pendukung kebijakan menempatkan daftar bacaan sebagai bagian dari standar pembelajaran, sementara para pengkritik melihatnya sebagai perluasan ruang negara ke ranah keyakinan.
Dalam kerangka perdebatan itu, isu utamanya terletak pada dampak terhadap hak individu dalam menjalankan keyakinan masing-masing. Kritik yang disampaikan menekankan bahwa kewajiban membaca materi Alkitab bagi seluruh siswa sekolah negeri berpotensi tidak sejalan dengan prinsip kebebasan beragama.
Di sisi lain, kritik juga memfokuskan perhatian pada pemisahan gereja dan negara. Mereka menilai penggabungan materi Alkitab ke dalam daftar bacaan wajib—bersamaan dengan adanya karya sastra klasik—dapat membuat garis pemisah antara urusan keagamaan dan kebijakan publik menjadi semakin kabur.
Di tengah waktu tunggu menuju implementasi, keputusan panel pendidikan Texas ini berpotensi tetap menjadi sorotan. Bukan hanya karena daftar bacaan yang mencakup bagian-bagian Alkitab yang spesifik, tetapi juga karena keberlakuannya menyasar jumlah siswa yang sangat besar.
Aturan yang menunggu hingga 2030 memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan tanggapan sebelum kebijakan benar-benar dijalankan di ruang kelas. Namun, sesuai persetujuan yang telah diambil, arah kebijakan sudah ditetapkan: pembelajaran sekolah negeri di Texas akan memasukkan kisah-kisah Alkitab, termasuk materi tentang Adam dan Hawa serta Keluaran yang menampilkan percakapan Tuhan dengan Musa lewat semak menyala.
Sementara itu, daftar bacaan wajib yang memuat “Great Expectations” karya Charles Dickens menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berisi teks keagamaan. Dengan menempatkan karya sastra klasik dalam daftar yang sama, rencana ini memperlihatkan pendekatan bahwa materi literatur juga dianggap bagian dari standar bacaan yang harus dipenuhi siswa.
Namun, terlepas dari keberadaan unsur sastra klasik, kritik terhadap kebijakan tetap berpusat pada aspek keagamaan. Perdebatan yang berkembang menyoroti bagaimana kewajiban membaca materi Alkitab bagi seluruh siswa—tanpa pengecualian—dipandang dapat memengaruhi kebebasan beragama dan hubungan antara institusi pendidikan publik dengan prinsip pemisahan gereja dan negara.
Dengan demikian, keputusan panel pendidikan Texas membawa dua lapis isu yang berjalan bersamaan: penentuan isi bacaan yang akan dipelajari siswa, serta reaksi masyarakat terhadap batas yang seharusnya dijaga ketika pendidikan publik bersinggungan dengan materi keagamaan. Semua pihak kini menunggu bagaimana kebijakan yang disetujui dan dijadwalkan mulai berlaku pada 2030 itu akan dijalankan di sekolah-sekolah Texas.
