jurnalistik.co.id – PDI-P merespons rencana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang akan menjadikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai Dewan Pembina. Juru bicara PDI-P, Guntur Romli, menegaskan status Jokowi bukan sekadar merapat, melainkan sudah dipecat dari partai.
Guntur menyampaikan bahwa Jokowi sudah “dipecat” dari PDI-P karena dinilai melanggar konstitusi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta aturan partai. Ia menyampaikan hal itu sebagai respons terhadap rencana PSI yang mengundang Jokowi untuk kembali beraktivitas politik melalui struktur partai tersebut.
Jokowi disebut dipecat, bukan mundur
Guntur menegaskan bahwa PSI memiliki kepentingan agar Jokowi mengingatkan publik bahwa dirinya sudah bukan bagian dari PDI-P. Namun, menurutnya, framing status Jokowi tidak bisa diperlakukan seolah ia “keluar” atau “mundur” dari PDI-P.
Guntur menuturkan,
“Jokowi bukan hanya tidak lagi bersama PDI Perjuangan, tapi Jokowi sudah dipecat oleh PDI Perjuangan, bersama Gibran, Bobby dan 27 orang lainnya pada Desember 2024, karena pelanggaran konsitusional, pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan partai. Jadi Jokowi bukan keluar dari PDI Perjuangan atau mundur, tapi dipecat karena pelanggaran,” ujar Guntur kepada Kompas.com, Minggu (14/6/2026).
Dengan dasar itu, Guntur menyatakan persoalan apakah ayah Gibran Rakabuming Raka ingin berpartai lagi atau tidak bukan urusan PDI-P. Ia juga mengingatkan pendukung Jokowi yang, menurutnya, tidak ingin mantan kader PDI-P tersebut disebut sebagai “petugas partai” pada masa lalu.
Ia menambahkan,
“Cuma mau mengingatkan dulu pendukung Jokowi tidak mau Jokowi disebut ‘petugas partai’ saat bersama PDI Perjuangan, itu ejekan katanya. Maka dengan Jokowi masuk partai hanya untuk kepentingan elektoral partai itu, artinya ludah dijilat di sini,” jelasnya.
PSI memastikan Jokowi segera menjabat Dewan Pembina
Di sisi lain, PSI memastikan Jokowi akan segera menjabat sebagai Dewan Pembina partai. Ketua DPP PSI Bestari Barus menyebut proses penugasan tersebut tinggal menunggu waktu pelaksanaan seremoni.
Bestari menyatakan,
“Jadi ini hanya tinggal menunggu hari, tanggal, jam saja dan kesempatan ketua umum, kesempatan Pak Jokowi untuk kemudian yang disampaikan oleh Bu Grace kemarin, akan ada penjaketan. Ya, tunggu waktu saja sedikit lagi,” ujar Bestari saat dihubungi, Sabtu (13/6/2026).
Bestari menekankan bahwa penjaketan nantinya bersifat simbolis, karena sinyal bergabungnya Jokowi dengan PSI sudah terlihat sejak lama. Waktu seremonial, lanjutnya, diserahkan kepada Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Ia menambahkan,
“Hanya saja kita memberikan itu kepada ketua umum kapan waktu yang pas. Jadi Bu Grace selaku sekretaris Dewan Pembina sudah juga menyampaikan isyarat itu,” kata Bestari.
“Sinyal sudah terang semuanya dan itu pastilah seperti apa yang disampaikan Bu Grace nantinya. Tinggal menunggu waktu yang pas kapan itu dilaksanakan,” sambungnya.
Bestari juga menilai penjaketan Jokowi menjadi momen bersejarah dalam internal PSI. Menurutnya, Jokowi akan menempati posisi yang paling terhormat di struktur organisasi partai.
Ia menyampaikan,
“Momen itu adalah sejarah. Kan begitu. Jadi, kita menunggu waktu yang tepat bagi patron kami, tentu beliaulah yang akan menempati tempat yang paling terhormat di organisasi PSI ini,” kata Bestari.
Guntur juga menegaskan bahwa narasi yang mengiringi rencana PSI perlu dipahami dalam konteks strategi politik, bukan sekadar perbedaan istilah seperti “keluar” atau “mundur”. Menurutnya, PDI-P tidak ingin pembingkaian status Jokowi dilekatkan seolah partai menerima sesuatu secara sukarela, karena yang terjadi dipandang berbeda dan telah ditetapkan melalui mekanisme internal.
Ia menambahkan, keberatan yang disampaikan terkait istilah “petugas partai” mencerminkan kekhawatiran kelompok pendukung Jokowi terhadap penggambaran ulang peran Jokowi di masa lalu. Dalam pandangannya, upaya mengaitkan Jokowi dengan label tersebut berpotensi dipahami sebagai ejekan yang justru memunculkan respons balik dari pendukung yang menilai framing itu tidak sejalan dengan posisi Jokowi ketika masih bersama PDI Perjuangan.
Di pihak PSI, Bestari Barus menyatakan bahwa penugasan Jokowi sebagai Dewan Pembina tinggal mengikuti agenda seremoni. Prosesnya digambarkan sebagai penanda yang bersifat simbolis, sementara sinyal penggabungan Jokowi dengan PSI disebut sudah tampak sejak lama. Bestari juga menegaskan bahwa momen penjaketan menjadi bagian dari penataan struktur internal, dengan Kaesang Pangarep sebagai pihak yang menentukan waktu pelaksanaan, dan posisi Jokowi diposisikan sebagai tempat paling terhormat di organisasi partai.
