jurnalistik.co.id – Ulster Unionist Party (UUP) menyatakan akan menunjuk organisasi independen dari luar untuk merancang proses agar masyarakat dapat menyampaikan informasi secara rahasia mengenai Jeffrey Donaldson selama ia menjadi anggota partai.
Keputusan itu muncul setelah Donaldson divonis atas 18 dakwaan pelecehan seksual, termasuk satu dakwaan pemerkosaan, yang dilakukan terhadap dua perempuan saat mereka masih anak-anak.
Donaldson, mantan pemimpin Partai Demokrat Unionist (DUP), tercatat menjadi anggota UUP dari 1985 hingga 2003 sebelum kemudian bergabung dengan DUP.
UUP juga mengumumkan akan meninjau kembali pengaturan perlindungan (safeguarding).
Proses independen untuk berbagi informasi
Dalam keterangan resminya, UUP menyebut pihak independen yang akan dipilih bertugas menetapkan skema agar setiap orang yang memiliki informasi atau kekhawatiran bisa mengangkatnya tanpa harus membuka identitas.
Sampai saat ini, belum ada nama yang ditetapkan untuk memimpin proses tersebut, tetapi Jon Burrows menegaskan akan ada mekanisme yang dapat diyakinkan kepada publik.
Burrows mengatakan ia ingin memastikan bahwa selama periode Donaldson berada di partai, jika ada pihak yang ingin menyampaikan informasi atau kekhawatiran, mereka dapat melakukannya.
Ia menyatakan, “I want to make sure for that time he was in our party that if anyone has any information or concerns that they want to raise, they can do so”.
Dalam wawancara dengan program Good Morning Ulster BBC News NI, Burrows menambahkan bahwa pesan kepada publik perlu dijelaskan dengan tindakan nyata.
Menurutnya, “It’s important to send that signal to the public, we are taking action,” sebelum menegaskan, “This is a seminal moment in our politics and we need to all show a level of standards and transparency, and make the Donaldson case a watershed for politics in Northern Ireland.”
Burrows juga menilai Donaldson “lived his life as a political fraud and he raised himself up to the highest echelons of political life”.
UUP menyampaikan bahwa perhatian partai pertama-tama diarahkan kepada para korban.
Dalam rilis yang sama, partai mengatakan mereka telah memesan kajian cepat sebagai langkah awal untuk menelusuri fakta mengenai masa Donaldson ketika masih menjadi anggota UUP.
Hasil kajian itu, menurut UUP, menunjukkan tidak ada pengaduan maupun kekhawatiran tentang Donaldson yang pernah disampaikan kepada partai pada masa tersebut.
Berita Terkait
Meski demikian, UUP menegaskan ketiadaan catatan tidak selalu berarti tidak ada hal lain yang perlu ditelusuri, apalagi karena rentang waktu keanggotaan Donaldson mencapai hampir dua dekade.
Partai menyebut kajian cepat tersebut sebagai langkah awal, bukan penutup dari seluruh persoalan.
Karena itu UUP akan menyiapkan “independent, confidential process” mengenai mantan anggota parlemen Lagan Valley tersebut.
UUP juga menyatakan keyakinannya bahwa “only a fully independent inquiry, with the necessary powers, can establish what, if anything, was known about Donaldson across his entire public career by political parties”.
Partai menambahkan bahwa kepercayaan publik dibangun lewat keterbukaan dan akuntabilitas, serta ketika ada pelajaran yang harus diambil—termasuk untuk organisasi mereka sendiri—mereka berkomitmen mempelajarinya.
Sejalan dengan itu, DUP terpisah juga telah menunjuk peninjauan independen mengenai masa Donaldson di dalam partai tersebut.
Adapun pada pekan sebelumnya, tim hukum Donaldson menyatakan rencana untuk mengajukan banding terhadap putusan terkait tindak pidana pelecehan seksual yang menimpa dirinya.
Riwayat politik Jeffrey Donaldson
Karier politik Donaldson dimulai pada 1985, saat ia terpilih untuk UUP guna mewakili konstituensi South Down pada era 1980-an di Majelis Legislatif Irlandia Utara.
Sebelum menjabat sebagai anggota dewan, ia bekerja untuk Enoch Powell, anggota parlemen South Down, yang pada tahun 1970-an bergabung dengan Ulster Unionists dari Partai Konservatif.
Pada 1997, ketika James Molyneaux pensiun sebagai anggota parlemen Lagan Valley, Donaldson mempertahankan kursi secara meyakinkan untuk UUP.
Ketidaknyamanan Donaldson dengan arah partai mulai tampak ketika proses negosiasi di Stormont mengarah pada penandatanganan Perjanjian Jumat Agung pada 1998.
Donaldson menjadi salah satu pengkritik terbesar kesepakatan itu, khususnya pada isu dekomisioning senjata milik IRA, serta mengingatkan pemimpin UUP saat itu, David Trimble, agar tidak mendukung perjanjian tersebut.
Setelah perjanjian berjalan dan pemerintahan berbagi kekuasaan pertama terbentuk, ia tetap menimbulkan masalah bagi partai dan ikut mendukung upaya gagal pihak lain untuk menyingkirkan Trimble dari jabatannya.
Pada 2003, ia kemudian keluar dari UUP dan berpindah ke DUP.
