jurnalistik.co.id – Partai Ulster Unionist Party (UUP) menyatakan akan menunjuk organisasi independen dan pihak eksternal untuk membentuk mekanisme guna menampung informasi secara rahasia terkait Jeffrey Donaldson selama periode keanggotaannya di partai.
Langkah ini muncul setelah Donaldson dijatuhi hukuman atas 18 dakwaan pelecehan seksual. Putusan tersebut mencakup satu dakwaan pemerkosaan yang dilakukan terhadap dua perempuan ketika keduanya masih anak-anak.
Donaldson tercatat menjadi anggota UUP dari tahun 1985 hingga 2003, sebelum akhirnya bergabung dengan Democratic Unionist Party (DUP). Dalam keterangannya, UUP juga mengatakan pihaknya akan meninjau ulang pengaturan perlindungan (safeguarding) yang dimiliki partai.
Ketua UUP, Jon Burrows, menilai kasus tersebut sebagai bagian dari isu integritas yang serius. Ia menyatakan, “lived his life as a political fraud and he raised himself up to the highest echelons of political life”.
Burrows menegaskan alasan utama pembentukan proses rahasia tersebut. Ia mengatakan, “I want to make sure for that time he was in our party that if anyone has any information or concerns that they want to raise, they can do so.” Ia juga menambahkan bahwa meski belum ada nama figur yang dipilih untuk memimpin proses, pemerintahannya ingin meyakinkan publik bahwa mekanisme penyaluran informasi akan benar-benar ada.
Menurut Burrows, “It’s important to send that signal to the public, we are taking action,” serta “This is a seminal moment in our politics and we need to all show a level of standards and transparency, and make the Donaldson case a watershed for politics in Northern Ireland.”
Di sisi lain, tim hukum Donaldson menyampaikan rencana untuk mengajukan banding terhadap putusan terkait tindak pidana pelecehan seksual yang dijatuhkan kepadanya. Penyampaian rencana banding tersebut muncul pekan lalu.
Sementara itu, juru bicara UUP dalam sebuah pernyataan menyatakan perhatian partai terutama ditujukan kepada para korban. UUP mengatakan pihaknya “commissioned a rapid review as a preliminary step to establish the facts regarding Donaldson during his time in the party.” Hasil peninjauan cepat tersebut, menurut pernyataan partai, menunjukkan bahwa “no complaint or concern about Donaldson… was ever raised with the party during that period.”
Berita Terkait
UUP juga memberi penekanan bahwa ketiadaan catatan laporan tidak otomatis berarti tidak ada hal lain yang perlu ditelusuri. Dalam pernyataannya, partai menyebut bahwa “the rapid review was a first step, not the end of the matter,” serta menegaskan bahwa “As a party, however, we recognise that the absence of a record does not mean there is nothing further to be established, particularly over a period of almost two decades.”
Karena itu, UUP menyatakan akan membentuk “independent, confidential process” yang terkait masa jabatan Donaldson di partai. Partai menilai hanya investigasi independen yang memiliki kewenangan yang diperlukan yang dapat memastikan apa, jika memang ada, yang diketahui pihak-pihak partai politik mengenai Donaldson sepanjang karier publiknya.
Dalam dokumen tersebut, UUP menyebut bahwa “only a fully independent inquiry, with the necessary powers, can establish what, if anything, was known about Donaldson across his entire public career by political parties.” Pernyataan itu ditutup dengan komitmen terhadap transparansi, dengan menyatakan bahwa “Public trust is built through openness and accountability. Where there are lessons to be learned, including for our own party, we are committed to learning them.”
Secara terpisah, DUP juga menyebut bahwa mereka telah menginstruksikan peninjauan independen terkait masa Donaldson di dalam partai tersebut.
Latar politik Donaldson di UUP hingga berpindah ke DUP
Perjalanan Donaldson dalam politik dimulai pada 1985 ketika ia terpilih dari UUP untuk mewakili konstituensi South Down dalam versi 1980-an di Northern Ireland Assembly. Sebelum terjun penuh ke jalur politik elektoral, ia bekerja untuk South Down MP Enoch Powell, yang kemudian bergabung dengan Ulster Unionists dari Partai Konservatif pada dekade 1970-an.
Pada tahun 1997, ketika James Molyneaux pensiun sebagai anggota parlemen Lagan Valley, Donaldson mempertahankan kursi tersebut dengan nyaman untuk UUP. Namun, ketidaknyamanannya terhadap partai mulai terlihat ketika perundingan politik di Stormont bergerak menuju penandatanganan Perjanjian Jumat Agung (Good Friday Agreement) pada 1998.
Donaldson menjadi salah satu pengkritik terbesar kesepakatan itu, khususnya terkait isu dekomisioning senjata yang dilakukan IRA. Ia mengingatkan pemimpin UUP saat itu, David Trimble, agar tidak mendukung kesepakatan tersebut. Bahkan setelah perjanjian tersebut disahkan dan pemerintahan berbagi kekuasaan pertama terbentuk, Donaldson tetap memunculkan masalah bagi partai dan mendukung upaya-upaya yang gagal untuk menjatuhkan Trimble dari jabatannya.
Pada tahun 2003, Donaldson mengundurkan diri dan beralih ke DUP, menandai perubahan arah politiknya setelah lebih dari satu dekade berada di UUP.
