jurnalistik.co.id – Pencopotan Dadan Hindayana dari pucuk Badan Gizi Nasional (BGN) tidak semestinya dibaca hanya sebagai pergantian pejabat. Peristiwa ini lebih tepat dipahami sebagai momen koreksi atas cara negara mengelola salah satu program paling ambisius dalam beberapa tahun terakhir.
Di bawah tekanan ekspektasi politik yang tinggi, BGN bergerak dengan kecepatan yang mengesankan. Lembaga ini memperluas jangkauan, membangun jejaring dapur, mengonsolidasikan mitra, dan menempatkan program Makan Bergizi Gratis sebagai simbol kehadiran negara di hadapan publik.
Namun, ekspansi yang terlalu cepat kerap menyisakan persoalan yang tidak segera terlihat. Dalam banyak program yang didorong untuk tampil cepat, keberhasilan lebih mudah dipamerkan daripada ditata dengan disiplin. Pada titik itu, negara tampak mulai menyadari bahwa kecepatan tanpa kendali justru bisa melahirkan biaya yang jauh lebih mahal.
Karena itu, setelah Dadan dicopot, pertanyaan yang paling relevan bukanlah siapa yang menggantikannya. Yang lebih penting adalah model tata kelola seperti apa yang hendak ditegakkan sekarang, dan apakah perubahan itu cukup untuk memperbaiki fondasi program yang sudah terlanjur bergerak jauh.
Publik, pada dasarnya, tidak sedang membutuhkan sekadar pergantian nama untuk meredakan kegaduhan. Yang dibutuhkan adalah jaminan bahwa BGN tidak lagi bekerja dengan logika mengejar angka semata, seperti berapa dapur berdiri, berapa porsi tersalurkan, atau berapa penerima tercatat.
Ukuran yang jauh lebih penting justru terletak pada hal-hal substantif. Apakah makanannya aman, apakah mutunya terjaga, apakah anggarannya akuntabel, apakah sasaran program benar-benar tepat, dan apakah Makan Bergizi Gratis sungguh memberi dampak pada kualitas hidup penerimanya. Jika pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab dengan jelas, maka pergantian pimpinan hanya akan menjadi kosmetik birokrasi.
Masalah terbesar BGN sejak awal adalah godaan untuk menjadikan skala sebagai ukuran keberhasilan. Dalam politik kebijakan, skala memang memikat. Ia mudah diberitakan, mudah dijual kepada publik, dan mudah dipakai untuk menunjukkan bahwa negara sedang bekerja.
Padahal, program gizi nasional bukan sekadar operasi distribusi. Ia merupakan pertemuan rumit antara kesehatan publik, manajemen logistik, pengadaan, pengawasan mutu, tata kelola data, dan akuntabilitas fiskal. Ketika ekspansi didorong lebih cepat daripada kesiapan sistem, yang lahir bukan hanya ketidakteraturan administratif, melainkan juga risiko nyata di lapangan.
Di situlah akar kritik terhadap fase awal BGN. Negara terlihat ingin bergerak seperti operator logistik raksasa, tetapi belum sepenuhnya menata dirinya sebagai lembaga publik yang taat prosedur. Maka, sesudah Dadan, sorotan mestinya bergeser dari figur ke sistem, dari nama ke tata kelola, dan dari kecepatan ke disiplin publik.
Karena itu, pembenahan yang paling masuk akal bukan menambah euforia, melainkan memperketat urutan kerja. Program sebesar ini membutuhkan jeda untuk mengecek alur, memastikan mekanisme kontrol berjalan, lalu baru memperluas jangkauan. Tanpa ritme seperti itu, setiap capaian yang terlihat cepat bisa berubah menjadi beban baru yang harus dibereskan belakangan.
Dari sudut pandang kebijakan publik, pergantian pimpinan seharusnya menjadi peluang untuk menata ulang cara kerja internal. BGN perlu menunjukkan bahwa ia tidak hanya pandai mengeksekusi target, tetapi juga mampu memeriksa kualitas pelaksanaan dari hulu ke hilir. Jika evaluasi dilakukan secara serius, maka koreksi tidak lagi berhenti pada jabatan, melainkan menjalar ke standar kerja.
Pada akhirnya, yang akan menentukan persepsi publik bukanlah siapa yang duduk di puncak lembaga, melainkan apakah program ini bisa keluar dari pola kerja yang serba tergesa. Bila pengelolaan lebih tertib, pengawasan lebih ketat, dan orientasi kebijakan bergeser ke mutu, maka pergantian ini bisa dibaca sebagai titik balik. Jika tidak, publik hanya akan melihat satu episode baru dari persoalan yang sama.
