jurnalistik.co.id – Kontribusi PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) kepada negara sepanjang 2025 mencapai Rp 1,73 triliun. Setoran itu berasal dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan pembayaran konsesi yang dilakukan perusahaan sepanjang periode tersebut.
Dari total kontribusi itu, pajak menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp 1,45 triliun. Sementara itu, PNBP tercatat sebesar Rp 55,59 miliar dan pembayaran konsesi mencapai Rp 224,5 miliar. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas usaha di sektor kepelabuhanan tidak hanya berkaitan dengan layanan logistik, tetapi juga memiliki kaitan langsung dengan penerimaan negara.
Jika dilihat lebih rinci, pajak yang dibayarkan SPTP didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 485,45 miliar. Di bawahnya ada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 sebesar Rp 360,13 miliar dan PPh Pasal 21 sebesar Rp 267,35 miliar. Angka-angka ini menggambarkan besarnya perputaran usaha yang ikut menopang kewajiban fiskal perusahaan.
Corporate Secretary SPTP Widyaswendra mengatakan, kontribusi tersebut merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi sekaligus dukungan nyata bagi pembangunan nasional. “Dukungan tersebut menjadi wujud nyata komitmen perusahaan sebagai bagian dari Pelindo Group dalam mendukung pembangunan nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Pernyataan itu menegaskan bahwa kontribusi fiskal bukan hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan juga bagian dari peran korporasi dalam menopang pembiayaan pembangunan. Dalam konteks itu, perusahaan pelabuhan disebut memiliki posisi penting karena berada di titik strategis arus barang dan perdagangan.
Widyaswendra juga menilai, meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan akan terus memperkuat peran sektor kepelabuhanan sebagai salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, efisiensi layanan terminal peti kemas dapat memberi dampak berantai, mulai dari penurunan biaya logistik, percepatan distribusi barang, hingga peningkatan daya saing ekspor.
Ia menambahkan, efisiensi yang lebih baik juga dapat mendorong penerimaan negara secara berkelanjutan. Dengan layanan yang lebih cepat dan rantai distribusi yang lebih tertata, aktivitas ekonomi di pelabuhan bisa memberi efek yang lebih luas terhadap arus barang, perdagangan, dan penerimaan fiskal.
Gambaran tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,98 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada triwulan IV 2025. Capaian itu memperlihatkan bahwa logistik tetap menjadi salah satu motor penting dalam pergerakan ekonomi nasional.
Ruang pertumbuhan masih besar
Di sisi lain, Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Anton Agus Setyawan menilai sektor logistik Indonesia masih memiliki ruang berkembang yang besar. Hal itu, kata dia, sejalan dengan meningkatnya aktivitas perdagangan antarpulau maupun antarnegara.
“Memang sejak awal 2000-an bisnis logistik mulai tumbuh di Indonesia seiring maraknya aktivitas perdagangan antarpulau maupun antarnegara,” ujarnya.
Menurut Anton, sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan sistem distribusi yang efisien agar rantai pasok berjalan optimal. Karena itu, logistik tidak bisa dilepaskan dari infrastruktur yang mendukung kelancaran arus barang, terutama di negara dengan wilayah yang tersebar luas seperti Indonesia.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir sudah membantu sektor logistik, terutama lewat pembangunan jalan tol. Jalur distribusi darat yang lebih baik dinilai memberi dukungan terhadap mobilitas barang di sejumlah wilayah.
Meski begitu, Anton menilai pengembangan pelabuhan dan konsep tol laut masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang, terutama di kawasan Indonesia Timur. Menurut dia, tantangan di wilayah kepulauan masih cukup besar dan membutuhkan sistem logistik yang lebih kuat agar disparitas harga dapat ditekan.
“Bagaimana logistik supply chain di Papua itu bisa lebih baik, sehingga perbedaan harga beberapa produk komoditas bisa dikurangi dan harganya menjadi lebih murah,” kata Anton.
Pandangan itu memperlihatkan bahwa efisiensi logistik bukan hanya persoalan bisnis, tetapi juga menyangkut pemerataan harga dan akses barang di daerah. Dalam konteks ini, peran pelabuhan dan terminal peti kemas menjadi semakin penting karena berada di jalur utama distribusi nasional.
Kontribusi SPTP sepanjang 2025 pun memperlihatkan bagaimana sektor kepelabuhanan terhubung dengan fiskal negara dan pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, perusahaan menyetor triliunan rupiah ke negara. Di sisi lain, perbaikan layanan logistik diharapkan terus mendukung daya saing perdagangan dan memperkuat penerimaan negara dalam jangka panjang.
