jurnalistik.co.id – Rapat pembahasan anggaran di DPRD Riau pada Kamis (16/7/2026) berakhir ricuh. Dua anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Parisman Ihwan dan Indra Gunawan Eet, terlibat baku hantam dan insiden itu kemudian melebar hingga melibatkan bentrokan antarkelompok pendukung mereka di luar ruang rapat.
Menurut keterangan yang dihimpun setelah insiden, keributan bermula saat proses pembahasan berlangsung di lingkungan kantor DPRD. Setelah peristiwa di dalam rapat, ketegangan tak berhenti dan situasi di area luar ruang rapat menjadi semakin tidak terkendali.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia menilai tindakan fisik tidak seharusnya muncul dalam konteks kerja parlemen yang semestinya mengutamakan dialog.
“Seharusnya sebagai wakil rakyat bisa kasih contoh yang baik kepada masyarakat. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan akal sehat, rasional dan dialog, bukan dengan emosi apalagi adu fisik,” kata Doli Kurnia saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Jumat (17/7/2026).
Doli mengaku telah mengecek kronologi keributan tersebut. Ia menyebut proses awal berawal dari dinamika pembahasan di rapat anggaran, sebelum akhirnya berkembang menjadi saling provokasi dan emosi.
“Dalam rapat itu, saudara Indra Gunawan Eet memojokkan saudara Parisman Ihwan. Saudara Parisman kemudian terpancing emosi,” ujarnya.
Di sisi lain, dari video yang beredar di media sosial, tampak bahwa setelah kedua anggota dewan keluar dari ruang rapat, puluhan pria yang diduga merupakan pendukung masing-masing tokoh sudah berada di lokasi. Kerumunan tersebut kemudian memicu keributan lanjutan di area luar rapat.
Situasi dilaporkan berubah cepat menjadi saling dorong hingga baku hantam. Perluasan konflik itu, menurut pengamatan dari rekaman yang beredar, terjadi dalam ruang yang lebih terbuka setelah rapat selesai dilakukan.
Doli juga menegaskan bahwa sesama kader Golkar seharusnya menjaga nama baik dan soliditas partai. Baginya, marwah partai tidak boleh dipertontonkan melalui konflik yang berujung pada pertikaian.
“Sesama anggota Fraksi Partai Golkar harus saling menjaga nama baik kolega, soliditas, dan marwah Golkar,” katanya.
Berita Terkait
Renaldi: DPRD masih membahas secara internal
Sementara itu, Sekretaris DPRD Riau Renaldi menyampaikan bahwa pihaknya masih menelaah insiden tersebut melalui pembahasan internal. Ia mengatakan saat itu DPRD sedang melakukan rapat terkait kejadian pada hari sebelumnya.
“Kami sedang rapat membahas tentang kejadian kemarin. Nanti kami sampaikan setelah rapat,” kata Renaldi kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Jumat.
Keributan diduga dipicu pembahasan bersama TPAD
Sebelumnya diberitakan, kericuhan terjadi ketika rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi Riau di kantor DPRD Riau pada Kamis (16/7/2026) sore. Dalam laporan tersebut, perselisihan antara Parisman Ihwan dan Indra Gunawan Eet disebut diduga menjadi pemicu bentrokan yang kemudian melibatkan kelompok pendukung keduanya.
Pantauan di lokasi menyebut suasana di luar ruang rapat sempat mencekam. Sejumlah orang dilaporkan saling pukul hingga ada yang tersungkur ke lantai, sementara kondisi di sekitar area tersebut menunjukkan dampak kericuhan.
Di lokasi, sampah berserakan dan sebuah tempat sampah tampak penyok yang diduga akibat insiden tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peristiwa berlangsung dalam intensitas yang cukup tinggi, bukan sekadar cekcok singkat.
Petugas keamanan dan aparat yang datang ke lokasi kemudian melakukan pengamanan. Proses pengamanan diikuti langkah-langkah pengumpulan informasi, termasuk permintaan keterangan dari sejumlah saksi serta pihak DPRD, sambil menunggu adanya laporan polisi.
Dalam peristiwa itu, disebutkan seorang petugas keamanan berinisial A mengalami luka robek di kepala saat berupaya melerai keributan. Ia kemudian menjalani perawatan di rumah sakit.
Hingga berita ini disampaikan, fokus perhatian mengarah pada penanganan lanjutan atas insiden di DPRD Riau, termasuk upaya klarifikasi melalui mekanisme internal partai maupun pembahasan di lingkungan DPRD. Diharapkan langkah pengamanan dan pendalaman fakta dapat meredakan ketegangan serta memastikan proses penanganan berjalan sesuai prosedur.
