jurnalistik.co.id – Polemik terkait pengakuan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) atas penerimaan uang sebesar Rp 20 juta setelah aksi demonstrasi dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menimbulkan desakan agar penjelasan diberikan secara terang. Sejumlah pihak meminta pemerintah mengungkap asal-usul uang, pihak yang memberikannya, serta alasan pertemuan tersebut.
Persoalan ini awalnya bermula dari rangkaian aksi yang digelar BEM di lingkungan UBK. Namun, pengakuan yang muncul kemudian membuat pertanyaan melebar ke berbagai kalangan, termasuk dari mahasiswa hingga anggota DPR RI, yang menilai isu tersebut seharusnya ditelusuri secara terbuka agar spekulasi tidak makin luas.
Rangkaian aksi dan pertemuan di Istana Wapres
Aksi demonstrasi berlangsung di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6/2026). Rombongan mahasiswa membawa enam tuntutan hasil kajian mereka terkait kondisi bangsa, mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, peninjauan kembali UU Kepolisian, penghentian praktik militerisme, penjagaan stabilitas ekonomi nasional, pemenuhan hak pendidikan, hingga peninjauan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sebelum demonstrasi sampai ke lokasi, rombongan mahasiswa sempat dicegat polisi di kawasan Tugu Tani. Mereka yang datang dengan sepeda motor sempat adu argumen dengan petugas karena tidak diizinkan melanjutkan perjalanan menuju tempat aksi, sebelum akhirnya polisi mengizinkan massa bergerak ke kawasan Medan Merdeka.
Di tengah aksi, orator kemudian mengumumkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersedia menerima perwakilan mahasiswa. Sebanyak 15 mahasiswa ditunjuk untuk menemui Gibran di kantor Wakil Presiden, dan setelah pertemuan selesai serta para perwakilan keluar dari kantor wapres, massa aksi membubarkan diri.
Pengakuan Rp 20 juta dan forum klarifikasi
Sekitar sepekan setelah rangkaian pertemuan tersebut, muncul polemik yang dipicu oleh pengakuan terkait penerimaan uang. Dalam forum klarifikasi yang digelar mahasiswa pada Senin (22/6/2026) malam, Ketua BEM Fakultas Hukum UBK Abdimaludin mengaku menerima uang Rp 20 juta setelah aksi dan pertemuan dengan Gibran.
Mahasiswa Fakultas Hukum UBK, Na’ilah Panrita Hartono, menjelaskan bahwa forum itu disusun setelah muncul desakan dari mahasiswa yang meminta transparansi kepada pengurus BEM yang sebelumnya bertemu dengan wakil presiden. Na’ilah mengatakan, “Pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Gibran memicu banyak pertanyaan dari mahasiswa. Akhirnya disepakati untuk mengadakan forum agar semuanya bisa dijelaskan secara terbuka,” kata Na’ilah kepada Kompas.com, Selasa (23/6/2026).
Menurut Na’ilah, forum klarifikasi berlangsung alot karena Abdimaludin disebut tidak hadir sejak awal kegiatan. Mahasiswa yang mengikuti forum lalu meminta agar Abdimaludin datang untuk menjelaskan isu penerimaan uang yang telah beredar di lingkungan kampus.
Dalam forum tersebut, Abdimaludin disebut memaparkan kronologi penerimaan uang. Ia menyampaikan bahwa uang yang diterimanya, menurut keterangan Abdimaludin, ditujukan agar aksi tidak dilakukan di depan Istana Negara, tetapi dipindahkan ke DPR RI.
Namun, rencana pemindahan lokasi demonstrasi tersebut disebut tidak terlaksana. Na’ilah menjelaskan bahwa mahasiswa tetap berada di kawasan Istana Negara, sehingga upaya pemindahan lokasi tidak terjadi sebagaimana yang disampaikan dalam penjelasan Abdimaludin.
Seiring berkembangnya narasi dari pengakuan ini, desakan publik semakin mengerucut pada kebutuhan akan klarifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah tuntutan agar tidak muncul spekulasi baru, persoalan yang dipertanyakan tetap berpusat pada siapa pemberi uang, untuk apa uang tersebut diberikan, dan bagaimana keterkaitannya dengan rangkaian pertemuan mahasiswa dan Wakil Presiden Gibran.
