jurnalistik.co.id – Banjir bandang dan tanah longsor melanda dua wilayah berbeda di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan perbukitan bagian atas dalam beberapa hari terakhir. Ratusan warga dilaporkan terdampak akibat peristiwa yang merusak permukiman warga di Dusun Botuboluwa, Desa Taulaa, Kecamatan Biluhu, dan di Desa Olimeyala, Kecamatan Bilato.
Di Dusun Botuboluwa, banjir bandang menerjang pemukiman padat penduduk dan memicu dampak luas di wilayah hilir. Pada saat yang hampir bersamaan, tanah longsor juga dilaporkan merusak sejumlah rumah warga di Desa Olimeyala. Kedua bencana itu terjadi setelah debit air sungai meluap dan pergerakan tanah meluncur ke perkampungan warga di kawasan yang rawan bencana.
Berdasarkan laporan resmi Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pusdalops BPBD) Kabupaten Gorontalo, terjangan banjir juga memicu longsor susulan di Desa Olimeyala. Sementara itu, puluhan rumah di Desa Taulaa ikut terendam akibat luapan air yang datang dari kawasan atas.
Di Desa Taulaa, genangan banjir melanda dua dusun sekaligus. Dusun 1 tercatat menampung 24 kepala keluarga atau 84 jiwa yang terdampak. Adapun Dusun 2 mencatat 32 kepala keluarga atau 130 jiwa yang ikut terdampak akibat kepungan air.
Sementara di Desa Olimeyala, banjir merendam sedikitnya 25 unit rumah yang dihuni 40 kepala keluarga atau sekitar 140 jiwa. Selain itu, longsor di desa tersebut merusak 2 unit rumah warga, sehingga 2 kepala keluarga dengan total 7 jiwa kehilangan tempat tinggal.
Kondisi ini membuat pemerintah dan warga setempat tetap harus siaga. Pihak berwenang mengingatkan bahwa dalam beberapa hari ke depan hujan dengan intensitas tinggi masih diprediksi mengguyur sejumlah lokasi. Kawasan lereng dengan kemiringan tinggi diminta tetap waspada terhadap potensi longsor, sementara warga di kawasan hilir diminta siaga menghadapi kemungkinan banjir bandang susulan.
Respons cepat pemerintah daerah
Merespons kondisi kedaruratan itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui instansi terkait langsung menerjunkan personel ke lokasi bencana. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan evakuasi sekaligus memenuhi kebutuhan logistik para pengungsi yang terdampak banjir dan longsor.
“Dinas Sosial dan Dukcapil melakukan asesmen serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir dan longsor yang terjadi pada Sabtu lalu,” kata Kepala Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Gorontalo, Reflin Buata, Rabu (3/6/2026).
Reflin menjelaskan, langkah taktis tersebut merupakan instruksi langsung dari Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo. Menurut dia, penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas utama kerja pemerintah daerah dalam situasi seperti ini, sehingga bantuan sosial tanggap darurat harus segera tiba di lokasi terdampak.
Bantuan darurat kemudian disalurkan secara merata, baik untuk korban banjir di Desa Taulaa maupun korban tanah longsor di Desa Olimeyala. Penanganan cepat itu dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak bisa segera dipenuhi tanpa menunggu terlalu lama.
“Penanganan cepat dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan logistik masyarakat yang terdampak sehingga bantuan sosial tanggap darurat dapat segera disalurkan,” urai Reflin.
Adapun paket bantuan logistik yang didistribusikan kepada warga terdampak meliputi family kit atau peralatan keluarga, selimut, kasur lipat, pakaian dewasa, hingga pakaian anak-anak. Paket-paket ini disiapkan untuk membantu warga melewati masa darurat setelah banjir dan longsor merusak hunian mereka.
Selain kebutuhan sandang dan perlengkapan dasar keluarga, petugas juga membagikan paket seragam sekolah baru. Bantuan ini diberikan kepada anak-anak pada jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan harapan dapat membantu pemulihan psikologis mereka pascabencana sekaligus meringankan beban keluarga yang kehilangan sejumlah perlengkapan penting.
Di tengah kondisi cuaca yang belum sepenuhnya stabil, penanganan cepat dan dukungan logistik menjadi kebutuhan mendesak bagi warga terdampak. Dengan banjir dan longsor yang masih mengancam di beberapa titik, pemerintah daerah diminta tetap menjaga kesiapsiagaan di lapangan agar penanganan darurat bisa terus berjalan.
