jurnalistik.co.id – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku disebut menjadi yang terendah kedua secara nasional. Maluku tercatat hanya mencapai 11,46 persen realisasi anggaran negara dan masuk kategori terendah kedua di tingkat nasional.
Menanggapi capaian tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta agar realisasi anggaran terus ditingkatkan. Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap memberikan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
Menurut Ribka, pendampingan ini ditujukan untuk mempercepat proses administrasi dan pelaksanaan anggaran. Ribka menyampaikan hal itu saat berkunjung ke Ambon pada Jumat, 5/6/2026, dalam rangka pembahasan dukungan pemerintah pusat pada proyek strategis di daerah bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wamendagri Bidang Koordinator Wilayah Zona Timur Ribka Haluk.
“Memasuki bulan Juni, realisasi anggaran harus terus dipacu. Kemendagri siap memberikan pendampingan penuh agar serapan anggaran berjalan optimal dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujar Ribka dalam kunjungannya ke Ambon, Jumat (5/6/2026).
Selain mendorong percepatan serapan, Ribka juga menyoroti kurangnya pemanfaatan potensi maritim di Maluku. Ia menyebut pemanfaatan potensi kemaritiman dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Ribka menegaskan bahwa sektor maritim Maluku memiliki keunggulan yang luar biasa. Potensi di atas laut maupun di bawah laut, menurutnya, harus dikelola secara maksimal agar mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa pengembangan potensi perikanan dan budidaya kelautan, termasuk komoditas bernilai tinggi seperti mutiara, perlu dilakukan secara optimal. Dengan begitu, manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dapat menjadi lebih besar.
Dalam paparannya, Ribka merujuk pada data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menunjukkan realisasi belanja APBD di sejumlah wilayah di Provinsi Maluku masuk kategori cukup rendah dibandingkan daerah lain secara nasional. Hal itu, kata Ribka, didorong oleh masalah struktural, seperti pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang membatasi ruang fiskal daerah.
Ribka pun menilai rendahnya realisasi anggaran berpotensi menghambat perputaran ekonomi di daerah. Karena itu, dorongan percepatan realisasi menjadi bagian penting agar pelaksanaan anggaran tidak mandek dan roda ekonomi daerah dapat bergerak.
Di sisi lain, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan ada sentimen positif dari pertumbuhan ekonomi daerah meski gerakannya dinilai lambat. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2025 mencapai 5,44 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 5,34 persen.
Hendrik juga menyatakan tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 15,78 persen pada 2024 menjadi 15,25 persen pada 2025. Ia menegaskan capaian tersebut menjadi indikator bahwa sejumlah upaya pembangunan tetap berjalan.
Selain itu, Gubernur Maluku menjelaskan bahwa dari 68 indikator Program Strategis Nasional yang menjadi target pemerintah pusat, Maluku telah merealisasikan 60 indikator atau mencapai 88 persen. Ia menyebut capaian tersebut mencakup berbagai program prioritas.
“Capaian itu mencakup berbagai program prioritas seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, pembangunan rumah rakyat, penyaluran cadangan beras pemerintah, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program Makan Bergizi Gratis, peningkatan akses pendidikan, hingga pembentukan koperasi di 1.235 desa dan kelurahan,” kata Lewerissa.
Untuk menjaga agar momentum program dan pembangunan tetap berlanjut, Hendrik meminta dukungan Pemerintah Pusat untuk mendongkrak pendapatan Maluku. Permintaan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan daerah dalam menjalankan agenda pembangunan.
Rangkaian penjelasan tersebut memperlihatkan adanya dua fokus pembahasan, yaitu percepatan realisasi anggaran dan penguatan pengelolaan potensi yang dinilai bisa mendorong ekonomi daerah. Dalam konteks itu, Ribka menegaskan Kemendagri siap melakukan pendampingan agar serapan anggaran berjalan optimal, terutama saat memasuki bulan Juni.
